Jelang Mudik Lebaran, Pengamat Sebut Ramp Check Belum Masif Digelar

ilustrasi(Antara Foto)

PENGAMAT transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan, kegiatan ramp check atau pengecekan untuk angkutan mudik masih belum masif dilakukan menjelang mudik Lebaran 2025,

Dari laporan yang dihimpun Djoko, sejumlah bus wisata di beberapa daerah, utamanya di Pulau Jawa, belum getol dilakukan pemeriksaan kondisi fisik serta kelengkapan administrasi kendaraan. Ia menegaskan bus wisata yang kerap disewa untuk mudik gratis Lebaran harus dalam kondisi laik jalan.

"Jangan sampai ketika pemberangkatan mudik gratis ditemukan sejumlah unit bus wisata tidak laik jalan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/3).

Djoko menyebut kecelakaan transportasi rawan terjadi saat mudik Lebaran. Para penyelenggara mudik, termasuk pemerintah, dituntut bertanggung jawab terhadap keselamatan pemudik dengan memastikan bus atau kendaraan yang digunakan adalah resmi. Yakni, mengantongi perizinan dan telah dilakukan ramp chek oleh pemerintah. Ini ditandai dengan logo ramp chek yang ditempel di kaca bagian depan.

Ia kemudian menuding persiapan ramp check sarana transportasi lainnya seperti kapal laut, kapal penyeberangan dan pesawat terbang belum dilakukan sepenuhnya, sementara waktu berjalan terus mendekati Lebaran. Tudingan ini lantaran adanya pemangkasan anggaran ramp check akibat efisiensi pemerintah.

"Efisien anggaran boleh saja dilakukan selama tidak mengabaikan aspek keselamatan transportasi. Oleh sebab itu, anggaran yang menyangkut keselamatan harus diadakan lagi," imbuh akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata (Semarang) itu.

Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau pengelola bandara membutuhkan anggaran untuk melakukan koordinasi, konsolidasi dan monitoring keselamatan sarana transportasi. Namun, saat ini mengalami kesulitan akibat efisiensi anggaran. Ramp check menjadi kegiatan rutin Kementerian Perhubungan. Namun, di tahun ini, kementerian tersebut mengalami pemotongan anggaran sebesar 43,6% atau Rp13,72 triliun dari pagu awal yang senilai Rp31,45 triliun.

Beberapa bandara kelas 3, kata Djoko, yang setahun menerima sekitar Rp2,5 miliar untuk operasional, setelah adanya pemangkasan anggaran tersisa Rp160 juta setahun. 

"Ini dikhawatirkan tugas dan fungsi, terutama terkait dengan keselamatan menjadi terabaikan jika pemangkasan sedemikian besar," pungkasnya. (H-4)