
Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga Presiden Republik Indonesia terdahulu dilibatkan sebagai penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Mungkin di penasihat, ya. Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat," kata Hasan saat menghadiri peluncuran Danantara di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).
Ia pun memaparkan soal tujuan pelibatan Presiden terdahulu dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia. Menurutnya, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas hingga Presiden terdahulu sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.
"Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle, dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini," kata Hasan.
Dalam peresmian BPI Danantara, hadir Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya tiba bersama dengan Prabowo Subianto dengan menumpangi buggy car.
Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta para pendahulunya serta pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.
"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pekan lalu. (Ant/E-3)