5 days ago
9
Ilustrasi.(AFP/OMAR AL-QATTAA)
HAMAS melaporkan bahwa para pejabatnya telah bertemu dengan kepala badan intelijen umum Mesir, Hassan Mahmoud Rashad, untuk membahas perkembangan pelaksanaan gencatan senjata di Kairo.
“Delegasi tersebut menekankan perlunya mematuhi semua ketentuan perjanjian, segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, membuka penyeberangan perbatasan, dan mengizinkan masuknya bahan-bahan bantuan ke Gaza tanpa batasan atau ketentuan apa pun,” kata Hamas seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (9/3).
Hamas juga mendukung usulan yang dipimpin Mesir untuk rekonstruksi Gaza, termasuk seruannya bagi pemerintahan transisi agar mengelola wilayah tersebut hingga pemilihan umum dapat dilaksanakan.
Delegasi tersebut mengonfirmasi persetujuan gerakan itu untuk membentuk Komite Dukungan Masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional independen untuk mengelola Gaza hingga pemerintahan Palestina dan pemilihan umum di semua tingkat nasional, presidensial dan legislatif dilaksanakan serentak.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Jumat (7/3), membahas rencana yang diusulkan Kairo untuk pemulihan dan rekonstruksi awal Gaza.
Rencana rekonstruksi tersebut mencakup tahap pemulihan awal dan tahap rekonstruksi, yang diperkirakan menelan biaya 53 miliar dolar AS (sekitar Rp863,4 triliun) dan bertujuan untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya
Abdelatty menyampaikan aspirasi Mesir untuk melanjutkan interaksi yang positif dan konstruktif dengan pihak AS dalam meninjau rencana tersebut dan keuntungannya secara terpadu, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Abdelatty juga menekankan perlunya melanjutkan upaya bersama untuk melaksanakan seluruh fase perjanjian gencatan senjata Gaza, menuntut agar Israel mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke daerah kantong tersebut sehingga dapat membuka jalan bagi pemulihan dan rekonstruksi dini.
Dikesempatan yang sama, Witkoff menyebut bahwa rencana Kairo mencakup unsur-unsur yang menarik dan mencerminkan niat baik.
Witkoff berharap dapat mengetahui rincian lebih lanjut tentang rencana tersebut dalam periode mendatang
Sedangkan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Palestina Mohammed Mustafa menuntut agar rencana Palestina-Mesir untuk rekonstruksi Jalur Gaza diadopsi sebagai rencana bersama negara-negara Arab-Islam.
Pernyataan ini disampaikan Mustafa dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Arab Saudi, yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan di Palestina.
Menurutnya, Pemerintah Palestina, dengan dukungan organisasi internasional akan membentuk otoritas rekonstruksi independen untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut.
Mustafa menegaskan bahwa otoritas tersebut akan mandiri secara finansial dan administratif dan dikelola oleh dewan yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat, sementara laporan keuangannya mematuhi audit keuangan, sesuai dengan standar internasional tertinggi. (I-3)
