2 days ago
11
Deportasi migran ke El Savador(Media Sosial X)
SEORANG hakim AS menyatakan dapat menyatakan pemerintahan Trump melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Pasalnya pemerintahan Trump "pengabaian dengan sengaja" terhadap perintah untuk menghentikan keberangkatan penerbangan deportasi yang membawa lebih dari 200 orang ke El Salvador bulan lalu.
Pemerintah saat itu menggunakan undang-undang berusia 227 tahun, yang awalnya ditujukan melindungi AS saat masa perang untuk melakukan deportasi massal tersebut.
“Pengadilan tidak mengambil kesimpulan ini dengan ringan atau terburu-buru; bahkan, Pengadilan telah memberi Tergugat banyak kesempatan untuk memperbaiki atau menjelaskan tindakan mereka. Tak satu pun dari tanggapan mereka memuaskan,” tulis hakim federal James Boasberg.
Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan akan menggugat keputusan tersebut. “Kami berencana untuk segera mengajukan banding,” mengacu pada proses di mana pihak yang terlibat dapat meminta pengadilan tingkat lebih tinggi untuk meninjau dan kemungkinan mengubah keputusan pengadilan sebelumnya," ujar Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung.
“Presiden 100% berkomitmen untuk memastikan teroris dan migran ilegal kriminal tidak lagi menjadi ancaman bagi rakyat Amerika dan komunitas mereka di seluruh negeri.”
Keputusan Hakim Boasberg untuk memulai proses penghinaan terhadap pengadilan, memperbesar konflik antara Gedung Putih dan lembaga yudikatif mengenai kewenangan presiden.
Pemerintah dapat menghindari temuan penghinaan terhadap pengadilan, atau “membersihkan diri dari penghinaan”, jika mereka memberikan penjelasan atas tindakan mereka dan mematuhi perintah asli yang dikeluarkan bulan lalu, kata Boasberg.
Pengajuan penjelasan tersebut dijadwalkan paling lambat 23 April, ujarnya.
Keputusannya ini datang meski Mahkamah Agung kemudian, menyatakan Donald Trump memang dapat menggunakan Alien Enemies Act tahun 1798 untuk melakukan deportasi ke El Salvador.
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perintah sementara dari Boasberg “tidak membenarkan pelanggaran oleh Pemerintah,” tegasnya.
Jika pemerintah tidak menyerahkan informasi yang diminta sebelum tenggat 23 April, Boasberg akan mencari tahu siapa individu-individu yang mengabaikan perintah penghentian deportasi tersebut.
Ia kemudian dapat merekomendasikan tuntutan pidana bagi mereka yang terlibat. Penuntutan federal berada di bawah Departemen Kehakiman AS yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada pemerintahan Trump.
Penerbangan deportasi pada bulan Maret membawa lebih dari 200 warga Venezuela yang dituduh sebagai anggota geng oleh Gedung Putih, dan dideportasi ke sebuah penjara di El Salvador.
Dalam sidang tanggal 15 Maret, Hakim Boasberg mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap penggunaan undang-undang masa perang tersebut dan menghentikan deportasi selama 14 hari yang tercakup dalam proklamasi tersebut.
Setelah para pengacara mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu sudah berangkat, ia mengeluarkan perintah lisan agar penerbangan tersebut diputar balik kembali ke AS.
Gedung Putih membantah bahwa mereka melanggar keputusan pengadilan. “Pemerintah tidak ‘menolak untuk mematuhi’ perintah pengadilan,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.
“Perintah tersebut, yang tidak memiliki dasar hukum, dikeluarkan setelah alien teroris TdA (Tren de Aragua) sudah dipindahkan dari wilayah AS.”
Setelah dua penerbangan deportasi tetap melanjutkan ke El Salvador meski ada perintah Boasberg untuk memutar balik, hakim menggelar sidang untuk membahas kemungkinan “pembangkangan” terhadap keputusannya oleh pemerintahan Trump.
Menanggapi hal itu, Trump menulis di TruthSocial dan menyebut Boasberg sebagai “pembuat onar dan provokator”, serta menyerukan pemakzulannya.
El Salvador telah setuju untuk menerima para deportan itu dengan imbalan dana sebesar US$6 juta (sekitar Rp110 miliar). Awal pekan ini, Trump bertemu dengan Presiden El Salvador, Nayib Bukele, di Gedung Putih, dan menyatakan ketertarikannya untuk mengirim lebih banyak penerbangan deportasi ke El Salvador. (BBC/Z-2)
