Hadapi Pekerja Hadapi Masalah di Lapangan, RUU PPRT Mendesak Disahkan

Demo mendesak pengesahan RUU PPRT.(Dok. MI/Usman Iskandar)

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) penting disahkan DPR. Terlebih banyak pekerja yang menghadapi tantangan.

"Percepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Martri Agoeng, melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Mei 2025.

Hal itu disampaikan Martri menyikapi Hari Buruh 1 Mei 2025. Buruh disebut masih menghadapi tantangan serius seperti praktik outsourcing, eksploitasi, upah yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), hingga aturan perlindungan kerja yang minim.

Martri mengatakan pihaknya mendesak agar segera dibahas dan disahkan UU Ketenagakerjaan baru. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Amanat Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2024 yang menyatakan perlunya pemisahan (revisi) UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, serta percepatan pengesahan Undang-undang pelindungan bagi pekerja informal dan pekerja digital," ujar Martri.

Martri mengingatkan agar UU Ketenagakerjaan perlu menjangkau kelompok-kelompok yang tidak terjangkau dalam beleid sebelumnya. Pekerja yang termasuk dalam kategori pekerja lepas atau gig workers perlu diperjelas hak dan kewajibannya.

"Apa yang menjadi kewajiban negara dan kewajiban pemberi kerja terhadap gig workers belum tertuang dengan jelas dalam undang-undang yang ada. Perlu pendalaman yang cukup dan ada penegasan, apakah undang-undang ketenagakerjaan yang sedang disusun akan menjangkau pekerja gig workers, atau perlu ada undang-undang yang khusus mengatur keberadaan dan pelindungan terhadap kesejahteraan mereka," ujar dia.
(H-3)