1 day ago
4
Ilustrasi.(Antara)
PENGAMAT Transportasi Publik Deddy Herlambang menilai wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar ini harus diiringi penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Deddy mengatakan ERP bisa efektif mengurangi jumlah volume kendaraan dijalan. Menurutnya, negara maju seperti Singapura sudah menerapkan kebijakan ini sejak lama, dan efektif mengurangi kemacetan dan Jakarta sudah sangat membutuhkan kebijakan serupa.
"Kalau Jakarta kemungkinan 10 dan 20 tahun lalu harusnya bisa dipasang, DKI ini sudah overload," ujarnya kepada Media Indonesia, dikutip Kamis (29/5).
Timbulkan Polemik?
Kendati efektif, ERP ini nantinya bisa menimbulkan penolakan dari masyarakat. Pasalnya, Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
“Justru dengan ERP, masuk jalan ERP itu mahal supaya orang tidak mau lewat situ, beda dengan jalan tol. Kok harganya mahal ?, justru supaya mahal orang menggunakan kendaraan umum yang murah,” ujarnya.
Perlu Sosialisasi?
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk diberi pemahaman serupa.
"Saya lihat masyarakat Jakatya masih banyak yang belum bahkan salah paham terkait ERP, sosialisasi mengapa harus bayar," ujar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan. Nantinya, pemasukan dari ERP akan digunakan untuk subsidi kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum.
Waktu Eksekusi?
Namun, hingga kini rencana tersebut masih belum diketahui akan dilaksanakan kapan. Gubernur Pramono Anung mengatakan, saat ini pihaknya terus memperluas jaringan Transjabodetabek. Ia ingin rute baru Transjabodetabek itu nantinya tidak hanya dibuka di wilayah Jabodetabek, melainkan juga hingga ke wilayah Cianjur.
"Tujuannya apa? Memaksa nanti warga Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Cianjur, dan sebagainya, siapapun yang masuk di Jakarta harus pakai kendaraan umum," kata dia saat memberikan sambutan dalam kegiatan Jakinvest di Balai Kota Jakarta, dikutip Rabu (28/5).
Penerima Manfaat?
Bukan hanya itu, Pemprov Jakarta juga akan menggratiskan 15 golongan dari luar daerah untuk naik transportasi umum yang dikelola oleh BUMD Jakarta.
Artinya, Pramono menjelaskan, warga dari luar daerah bisa menggunakan transportasi umum di Jakarta dengan gratis selama termasuk dalam 15 golongan yang dimaksud. (Far/P-3)
