5 hours ago
4
Siswa mengikuti pelajaran di SDN Grogol Selatan 08, Jakarta.(ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026 agar dapat meningkatkan aksesnya bagi seluruh masyarakat.
"Kami mendorong Disdik segera merealisasikan 40 sekolah swasta mitra yang terdaftar dalam program sekolah gratis," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, hari ini.
Thamrin menjelaskan, sekolah gratis menjadi prioritas Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Karena dengan sekolah gratis, kata Thamrin, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Jakarta, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Selain itu, melalui sekolah gratis juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Tidak hanya itu lanjut Thamrin, melalui sekolah gratis juga dapat menjadi solusi untuk masalah yang kerap terjadi pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Tahun depan tidak boleh lagi ada kisruh tentang SPMB, KJP karena semua sekolah gratis,” kata dia.
Ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera mensosialisasikan terkait program 40 sekolah gratis untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.
Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak sekolah mengenai mekanisme program, manfaatnya, serta prosedur yang harus diikuti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bahwa rencana 40 sekolah swasta akan menampung 14.905 peserta didik.
Ia pun akan segera mengundang 40 sekolah swasta yang terdaftar dalam program sekolah gratis untuk menjelaskan terkait mekanisme sekolah gratis di Jakarta.
“Mengundang 40 sekolah itu untuk dijelaskan,” kata dia.
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Biro Hukum DKI Jakarta tengah membahas terkait regulasi sekolah gratis.
“Pergub sudah melalui harmonisasi dengan Kemendagri sudah dan ini sedang dibahas kembali dengan teman-teman biro hukum," kata dia.(Ant/P-1)
