
DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menerima berbagai keluhan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) tingkat SMP. Terutama berkaitan mekanisme pendaftaran secara online yang dinilai belum tersosialisasikan maksimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwawiwitan, mengatakan berkaitan keluhan-keluhan itu, DPRD langsung melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta para kepala SMP di wilayah Subrayon 1, 2, dan 4 di SMPN 1 Karangtengah pada Kamis (19/6).
"Banyak yang kami bahas soal SPMB pada rapat kerja kemarin," ujarnya, Jumat (20/6).
Komisi IV sengaja melaksanakan rapat kerja itu untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan lancar dan transparan. Pasalnya, Komisi IV menerima berbagai keluhan terkait proses pendaftaran, mulai dari sistem online yang lambat, zonasi yang terlalu sempit, hingga data yang belum diperbarui.
"Soal data ini cukup krusial. Adanya keterlambatan update data dari pusat cukup menyulitkan pendaftaran. Makanya kami akan koordinasi dengan Pusdatin untuk perbaikan," tegasnya.
Rian juga menyoroti isu persepsi sekolah favorit yang muncul bukan hanya kualitas semata. Tapi juga faktor akses transportasi.
"Sekolah yang mudah dijangkau jadi favorit karena biaya transportasi lebih terjangkau. Ini menjadi catatan kami untuk dibahas lebih lanjut," tuturnya.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Helmi Halimudin, tak memungkiri adanya kendala pada pelaksanaan SPMB. Terutama pada hari pertama pendaftaran online karena berebut akses.
"Pada hari pertama itu mencapai 6.000 pendaftar. Semua mendaftarkan sehingga terjadi keterlambatan. Kondisi ini diibaratkan ada satu pintu tapi dimasuki bersama-sama," terangnya.
SPMB tingkat SMP dilaksanakan 16-24 Juni 2025. Masih ada waktu bagi orangtua mendaftarkan diri.
"Sejak awal pendaftaran sampai kemarin (Kamis), sudah ada sekitar 8.000 yang mendaftar secara online," pungkasnya.