
KETUA Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono meminta akses masyarakat terhadap lokasi aktivitas militer diperketat. Ia juga meminta TNI melakukan audit secara menyeluruh terkait tata kelola dan standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi yang kedaluwarsa.
Hal tersebut ia sampaikan menyusul ledakan amunisi yang menyebabkan korban jiwa di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 korban meninggal dunia dalam kejadian itu yang terdiri dari 9 warga sipil dan 4 anggota TNI.
Budisatrio menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Ia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada TNI untuk melakukan investigasi secara transparan. Namun
lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa,” kata Budisatrio, Selasa (13/5).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan evaluasi penting dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi.
Ia mengatakan sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat agar keselamatan jiwa manusia tidak terabaikan.
“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan agar keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya,” tutupnya. (P-4)