3 weeks ago
12
Forum Diskusi Wartawan Unit DPRD DIY, Selasa (25/3).(Ardi/MI)
EFISIENSI berdampak pada usaha hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Deddy Pranowo mengungkapkan, tingkat hunian hotel di DIY dari Januari hingga pertengahan Maret terus mengalami penurunan.
"Okupansi hotel terus menurun, yaitu pada Januari 60%-70%, Februari 50%, dan saat ini, Maret hanya 5%-15%," terang dia.
Bahkan, untuk April, reservasinya rata-rata hanya 30 persen. Khusus untuk periode 1-4 April reservasinya masih 20%-40%.
“Reservasinya turun signifikan dibanding lebaran tahun lalu, yang bisa mencapai 60 sampai 70 persen,” jelas dia dalam Forum Diskusi Wartawan Unit DPRD DIY, Selasa (25/3).
Ia pun mengaku, situasi saat ini lebih parah jika dibanding dengan saat Covid-19. Saat pandemi, ia mengaku masih mendapat berbagai bantuan untuk karyawan hingga bantuan operasional hotel serta kelonggarakan pajak. Namun, saat ini, pihaknya belum mendapat bantuan apapun akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Ia memperkirakan, perhotelan di DIY hanya sanggup bertahan sekitar tiga bulan ke depan. Shift karyawan juga sudah ada yang dikurangi sampai 50%.
“Jika tidak ada perbaikan, hanya mampu bertahan sekitar tiga sampai enam bulan,” terang dia. Menurut dia, sekitar 5.000 karyawan yang terancam PHK.
Ia menyebut, MICE yang diselenggarakan oleh swasta juga menurun. Daya beli masyarakat juga dirasakan menurun.
Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran diharapkan bisa segera dicabut. Pasalnya, dampak dari kebijakan itu berantai, tidak hanya sektor perhotelan, tetapi juga UMKM yang memasok kebutuhan hotel, baik makanan maupun souvenir.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi menyebut, sepinya bisnis perhotelan terjadi di semua daerah yang menggantungkan dari pariwisata. "Kondisi saat ini sangat memperihatinkan. Kami juga ydak bisa leluasa, tidak punya anggaran cukup untuk bergerak," terang dia.
Jika pada 2024 pihaknya masih punya amunisi yang sangat baik untuk promosi. Namun, anggaran saat ini turun drastis, hanya kegiatan penyusunan video dan promosi melalui media online.
Larangan Study Tour
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari mengatakan, ekonomi sedang kita saat ini memang tidak baik-baik saja.Terlebih lagi, ada larangan study tour dari tiga provinsi yang berdampak pada DIY.
"Semakin berat karena tiga provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten) membuat larangan study tour sehingga menjadi masalah industri pariwisata kita," tutup dia. (H-4)
