1 day ago
10
Presiden Prabowo Subianto (depan tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (baris kedua, kedua kanan) bersiap untuk berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Ja(ANTARA/Hafidz Mubarak A)
DIREKTUR Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyatakan, masalah koordinasi menjadi salah satu penyebab kebijakan ekonomi yang dibuat oleh kabinet 'Merah Putih' tidak terarah. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang disusun tidak terlihat seirama dalam implementasinya di tiap kementerian.
Sebagai contoh, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal memberikan insentif diskon tarif listrik sebesar 50%. Menjawab rencana itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku kementeriannya tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut.
"Dengan begitu besarnya postur kabinet, kemudian juga fungsi dan tujuannya itu terdistribusi secara sangat luas, sering kali kita lihat ada overlap antara satu kementerian dengan lembaga yang lain. Atau juga ada kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi. Sehingga sampai sekarang belum bisa dipecahkan, belum bisa dikembangkan satu mekanisme yang memungkinkan komunikasi antara satu lembaga dan kementerian itu dengan lembaga kementerian lainnya," ucap Yose saat dihubungi, Selasa (3/6).
Di sisi lain, Yose melihat political motive yang semakin menguat pada menteri-menteri kabinet Merah Putih. Sebab, hampir seluruh kementerian di kabinet Merah Putih diisi oleh para politisi.
"Misalnya ketua-ketua umum partai politik itu dijadikan menteri. Sehingga terjadi semacam kompetisi yang makin mencuat, dulu-duluan di antara kementerian dan lembaga ini, sehingga tidak mengkoordinasikan. Sekali lagi, akhirnya kembali ke tidak adanya komunikasi dan koordinasi," sebut Yose.
Selain itu, ia juga melihat makin langkanya technocratic approach karena jarangnya diskursus atau debat yang menampilkan angka-angka ataupun evidence based policy.
"Jadi kebanyakan kebijakan-kebijakan ini bukan berdasarkan analisis yang cukup baik, tetapi dilakukan tadi karena political motive misalnya, ataupun juga kompetisi antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya. Ini menyebabkan kadang-kadang program itu juga dijalankan atau diluncurkan hari ini, seminggu kemudian dibatalkan," beber Yose. (Fal/E-1)
