3 hours ago
1
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo (keempat dari kanan) bersama Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar (kelima kanan) saat menerima audiensi Media Indonesia di kantor BSKDN Kemendagri Jakarta, Kamis (13/3).(MI/Devu)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menekankan program inovasi daerah sebaiknya dilembagakan untuk mencegah terputusnya inovasi pasca pergantian kepala daerah.
“Jangan sampai inivasi daerah mengalami kemunduran, maka kondisi seperti ini mensyaratkan agar inovasi itu sebaiknya dilembagakan ke dalam suatu aturan sehingga sekalipun kepala daerah berganti, program inovatif itu masih dapat diteruskan,” kata Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat menerima kunjungan Media Indonesia di ruang Command Center BSKDN Jakarta pada Kamis (13/3).
Yusharto menjelaskan bahwa daerah yang semula cukup inovatif karena dipimpin oleh kepala daerah yang visioner, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dia juga mendorong berbagai daerah untuk meningkatkan capaian indeks inovasi melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.
Selain itu, Yusharto berharap melalui kerjasama dengan Media Indonesia, pihaknya bisa lebih mudah untuk mengadvokasikan dan memperluas informasi berbagai isu mengenai inovasi yang telah berjalan di berbagai daerah agar terus dilanjutkan oleh kepala daerah yang baru.
“Kami harap dengan kerja sama dengan Media Indonesia, bisa membantu untuk mengintensifkan pemberitaan berikut informasi tentang inovasi yang telah ada. Sekarang masih awal tahun, kita akan menginformasikan hasil dari inovasi setiap daerah kepada para kepala daerah,” kata Yusharto.
Lebih jauh, Yusharto akan menyampaikan poin-poin tertentu yang akan menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah baru untuk meningkatkan indeks inovasi, khususnya pada daerah dengan skor inovasi rendah. Dia juga berharap berbagai program inovasi yang sudah ada dapat dilanjutkan dan didukung oleh program baru yang mereka bawa.
“Dari seluruh kepala daerah, hanya sekitar 20% kepala daerah petahana, sementara 80% yang lain itu adalah baru. Sehingga kita memiliki tantangan untuk menjaga jangan sampai momentum inovasi yang sudah terbentuk sebelumnya itu menjadi berhenti karena adanya pergantian kepemimpinan,” tegasnya.
Selain itu, Yusharto juga menyoroti ketimpangan aksesibilitas di berbagai daerah khususnya wilayah Indonesia Timur yang berpengaruh pada kemampuan dalam berinovasi. Untuk menciptakan kesetaraan pada gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025 mendatang, penghargaan inovasi akan kembali digolongkan menjadi 4 kategori wilayah.
“Untuk melakukan penilaian inovasi daerah, kami akan kategorisasikan ke dalam empat wilayah yang lain yaitu Kalimantan dan Sulawesi yang berada dalam satu kategori, dan utamanya pulau Nusa Tenggara, pulau Jawa, dan pulau Sumatera. Masing-masing ini akan ada pemerintahan yang dinilai, karena selama ini kritik yang kami terima itu penerima awardnya cenderung itu-itu saja,” tukasnya
Yusharto berharap pada gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025, Media Indonesia dapat ikut andil untuk terlibat secara intensif baik secara penilaian hingga publikasi pemberitaan mengenai berbagai inovasi yang dihasilkan daerah.
“Kami sangat berharap Media Indonesia sebagai mitra kami nanti, dapat membahas dan menyampaikan berita-berita tentang inovasi atau pengukuran-pengukuran indeks yang lain dengan cara yang berbeda dan mudah-mudahan audiensnya menjadi luas. Dan dengan begitu, diharapkan bisa menjadi isu yang diperhatikan di tingkat lokal sehingga kepala daerah menjadi sadar tentang inovasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar, menyambut baik kerjasama tersebut sebagai salah satu ikhtiar untuk memperluas informasi tentang pentingnya inovasi di daerah. Menurut Kohar, banyak hal yang bisa dioptimalkan dalam pelaksanaan inovasi tingkat lokal.
“Kami sebagai media ingin bertanggung jawab juga untuk bagaimana membuat informasi itu bisa lebih jernih, dapat diakses lebih luas dan menjadi manfaat untuk berbagai stakeholders di daerah. Kita bisa beri pelatihan kepada kepala desa dan stakeholder lain lalu mempublikasikan berbagai inovasi yang sudah dilakukan daerah,” kata Kohar. (P-4)
