4 Pulau Aceh Dicaplok Sumut, Diduga Ada Pengaruh Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo ketika masih menjabat Kepala Negara.(Antara)

POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik. Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan sangat wajar jika kecurigaan adanya agenda politik terselubung di balik fenomena tersebut.

Menurutnya, keputusan ditetapkannya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang ke wilayah Sumatera Utara tak terlepas dari keberadaan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Sumatera Utara saat ini dipimpin oleh Bobby Nasution yang tidak lain adalah menantu Jokowi.

"Indikator yang menimbulkan kecurigaan tersebut secara politik dikaitkan dengan keluarga Jokowi atau Geng Solo. Gubernur Sumut merupakan menantu Jokowi dan Medagri juga dikenal sebagai loyalis Jokowi," kata Iwan kepada Media Indonesia, Kamis (12/6).

Kecurigaan muatan politik itu, sambungnya, makin menguat dengan adanya dugaan bahwa 4 pulau Aceh tersebut mengandung potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas (migas) yang menggiurkan. Iwan mengingatkan, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar berpindahnya wilayah administrasi keempat pulau itu bakal memicu konflik dan kegaduhan.

"Apalagi Aceh punya sejarah perlawanan lewat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena terkait konflik wilayah juga salah satunya," terangnya.

Ia berpendapat, mestinya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, lanjut Iwan, keputusan tersebut menimbulkan isu disintegrasi. Jika terjadi, pemerintahan Prabowo-Girban bakal direpotkan mengurus polemik tersebut.

"Sangat merugikan Presiden yang sedang fokuskan energinya dalam bekerja mewujudkan visi dan misinya," ujarnya.

Iwan juga mendoorng Komisi II DPR RI untuk memanggil Mendagri. Tujuannya, meminta penjelasan maupun medias untuk mencapai kesepakatan terbaik. (E-3)