4 hours ago
3
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean(Dok.HO)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik sepanjang tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan AI di lingkungan pemerintah daerah mulai mengalami peningkatan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap efektivitas serta efisiensi layanan kepada masyarakat.
Sejalan dengan itu, Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan pengembangan inovasi kontekstual dengan pemanfaatan teknologi cerdas menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan tepat sasaran.
"AI ini apabila dimanfaatkan dengan tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, dapat menyederhanakan pengambilan keputusan, hingga meningkatkan analisis data untuk pembuatan kebijakan," ungkap Noudy dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025, yang digelar secara virtual dari Command Center BSKDN pada Jumat (20/6).
Berikutnya, Noudy juga menyoroti capaian Indonesia dalam transformasi digital pemerintahan. Dalam UN E-Government Survey 2024, Indonesia berada pada posisi ke-64 dari 193 negara anggota PBB, dengan skor 0.7991. Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan integrasi teknologi dalam pelayanan publik.
“Transformasi digital harus menyentuh lini-lini pemerintahan di daerah. Inilah mengapa penting bagi daerah untuk terus berinovasi dengan pendekatan kontekstual dan berbasis teknologi,” ujarnya.
Selain teknologi, BSKDN juga menekankan pentingnya siklus pembaruan inovasi. Dari 31.719 inovasi yang dilaporkan melalui platform Indeks Inovasi Daerah (IID) hingga tahun 2024, hanya 14.429 inovasi yang dilaporkan benar-benar telah diterapkan pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk melakukan penyegaran inovasi, baik dari sisi desain, pendekatan pelaksanaan, maupun keberlanjutannya.
Noudy menyebut, guna meningkatkan ekosistem inovasi, daerah perlu memahami pendekatan Kurva Double S sebagai strategi dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi inovasi. “Inovasi perlu mengedepankan kebaharuan setiap saat, artinya perlu ditekankan metode atau rancang bangun yang agile dan adaptif seiring perkembangan zaman," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noudy berharap daerah semakin aktif dan antusias dalam menciptakan serta melaporkan inovasi yang kontekstual, inklusif, dan berbasis teknologi. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan transformasi birokrasi nasional yang responsif, efektif, dan berdaya saing global.
"BSKDN Kemendagri selaku pembina pemerintahan dalam negeri akan terus mendorong daerah untuk berkomitmen melembagakan dan memajukan ekosistem inovasi daerah di wilayah masing-masing salah satunya dengan pemanfaatan teknologi yang tepat," pungkasnya. (M-3)
