108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Komisi Pemberantasan Korupsi(MI/Susanto)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2024. Total, ada 418.431 pejabat yang diwajibkan menyerahkan data kekayaannya.

“Data per har ini, Kamis, 6 Maret 2025, KPK mencatat masih ada 108.869 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2024, dari total 418.431 Wajib Lapor, atau tingkat pelaporannya sekitar 74 persen,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara belum menyerahkan data asetnya kepada KPK.

Lalu, ada 9.104 dari total 20.752 pejabat di sektor legislatif belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Sementara itu, ada 464 dari total 18.046 pejabat di sektor yudikatif belum menyerahkan data kekayaannya.

“Pada BUMN atau BUMD, yang belum melaporkan sejumlah 17.957 dari total 45.899,” ujar Budi.

KPK mengingatkan para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN segera menyelesaikan kewajibannya. Batas akhir sampai 31 Maret 2025.

Pelaporan bisa dilakukan secara daring dengan mengakses elhkpn.kpk.go.id. KPK juga terbuka jika ada pejabat yang meminta bantuan pengisian. (Can/P-1)