Wapres AS JD Vance Peringatkan PHK Massal jika Penutupan Pemerintah tak Segera Berakhir

1 day ago 10
Wapres AS JD Vance Peringatkan PHK Massal Jika Penutupan Pemerintah Tak Segera Berakhir JD Vance memperingatkan gelombang PHK baru jika kebuntuan anggaran yang menyebabkan shutdown tidak diselesaikan. (Media Sosial X)

WAKIL Presiden Amerika Serikat JD Vance memperingatkan akan terjadi gelombang pemutusan kerja tambahan. Jika kebuntuan anggaran federal yang menyebabkan penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) tidak segera diselesaikan.

“Semakin lama ini berlangsung, semakin dalam pemangkasan yang harus dilakukan,” kata Vance kepada Fox News, Minggu (12/10). “Beberapa dari pemangkasan ini akan terasa menyakitkan,” tambahnya.

Penutupan sebagian pemerintahan AS telah memasuki minggu ketiga tanpa tanda-tanda penyelesaian. Ratusan ribu pegawai federal kini dirumahkan tanpa gaji karena belum ada pemungutan suara di Kongres untuk membuka kembali pemerintahan.

Kebuntuan ini bermula pada 1 Oktober setelah Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diajukan Partai Republik. Demokrat menuntut agar anggaran mencakup perpanjangan subsidi asuransi kesehatan di bawah program Affordable Care Act.

4.000 Pegawai CDC Diberhentikan

Sementara itu, pemerintahan Trump pada Jumat (10/10) mengumumkan bahwa tujuh lembaga pemerintah, termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), telah mulai memberhentikan lebih dari 4.000 pegawai.

Namun, juru bicara Departemen Kesehatan AS Andrew Nixon mengatakan kepada BBC bahwa sebagian pemberitahuan PHK yang dikirimkan oleh CDC dilakukan secara keliru. “Mereka yang terkena kesalahan pemberitahuan telah diberi tahu bahwa mereka tidak termasuk dalam daftar pengurangan pegawai,” ujarnya.

Serikat pekerja CDC menyebut sekitar 700 dari 1.300 pegawai yang dipecat telah dikembalikan ke posisi mereka pada Sabtu (11/10).

Penegak Hukum

Di tengah situasi ini, para pekerja esensial seperti petugas penegak hukum federal dan pengatur lalu lintas udara tetap diwajibkan bekerja tanpa gaji. Namun, Presiden Donald Trump memerintahkan Menteri Perang Pete Hegseth untuk mencari dana guna memastikan gaji bagi personel militer tetap dibayarkan.

Departemen Pertahanan (Pentagon) menyatakan akan menggunakan sekitar US$8 miliar dari dana penelitian dan pengembangan yang belum terikat untuk membayar gaji militer pada 15 Oktober jika kebuntuan anggaran belum terselesaikan.

Subsidi Kesehatan

Senator Demokrat Mark Kelly dari Arizona menegaskan partainya tidak akan mundur dari tuntutan, agar subsidi asuransi kesehatan dimasukkan dalam anggaran saat ini. “Mereka (Republik) tidak perlu melakukan ini. Mereka tidak harus menghukum rakyat,” kata Kelly di acara Meet the Press NBC.

Sebaliknya, Senator Republik Lindsey Graham menegaskan tidak akan mendukung perpanjangan subsidi tersebut. Vance pun menyalahkan Demokrat atas kebuntuan ini. “Ini bukan situasi yang kami inginkan, tapi Demokrat telah memberi kami setumpuk kartu yang sulit,” ujarnya.

Akibat berlanjutnya shutdown, sejumlah layanan publik turut terdampak. Beberapa museum Smithsonian, pusat riset, dan Kebun Binatang Nasional di Washington DC resmi ditutup pada Minggu setelah kehabisan dana operasional. (BBC/Z-2)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |