5 hours ago
3
Ilustrasi(Dok Baznas)
TRANSISI pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia ke Kementerian Haji dan Umrah merupakan sebuah babak baru yang memerlukan kesiapan yang sangat matang dan komprehensif dari semua pihak. Harapannya, perubahan ini justru dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh jamaah haji Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Selatan I, Sandi Fitrian Noor menegaskan bahwa transisi ini harus menjadi momentum untuk menjadikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lebih baik daripada tahun 2025.
“Prinsipnya, perubahan seharusnya membawa perbaikan. Transisi ini adalah sebuah keniscayaan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada satu pun hak dan kenyamanan jamaah haji Indonesia yang terabaikan dalam proses ini. Target kita adalah Haji 2026 harus lebih terstruktur, lebih nyaman, dan lebih bermakna,” ujar Sandi dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (21/10).
Berdasarkan data dari otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), penerbangan jamaah haji Indonesia untuk tahun 1447 H/2026 M akan dimulai pada 18 April 2026. Informasi ini berarti waktu persiapan yang tersedia untuk Pemerintah Indonesia, penyelenggara, dan calon jamaah tinggal sekitar enam bulan lagi.
“Di satu sisi, kita memiliki harapan besar untuk perbaikan penyelenggaraan akibat transisi ini. Namun di sisi lain, waktu yang sangat singkat, hanya sekitar enam bulan, menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Semua proses, mulai dari pendaftaran, pembinaan, pengurungan dokumen, hingga logistik dan akomodasi di Arab Saudi, harus dipersiapkan dengan model dan prosedur baru yang mungkin belum sepenuhnya dipahami,” papar Sandi.
Menurut Sandi, pada tahun-tahun sebelumnya, proses persiapan haji dimulai lebih awal, kerap kali lebih dari setahun sebelum pemberangkatan. Waktu enam bulan adalah periode yang sangat padat untuk mengoordinasikan ratusan ribu jamaah.
"Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbesar di dunia, yaitu sebanyak 221.000 jamaah. " ungkap Sandi.
Menurutnya, mengelola jumlah jemaah sebesar ini dalam waktu singkat membutuhkan efisiensi dan sinergi yang luar biasa karena penyelenggaraan haji melibatkan logistik yang sangat rumit, termasuk transportasi udara (sekitar 360-400 penerbangan khusus), akomodasi di Makkah dan Madinah, catering, serta transportasi darat di Arab Saudi.
Sebagai bentuk pengawasan dan dukungan konstruktif, Sandi menyarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga untuk lebih transapran dan secara efektif menyosialisasikan semua perubahan prosedur, skema, dan hak kewajiban jamaah kepada masyarakat.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan, terutama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di pusat dan daerah, harus segera mendapatkan pembekalan penuh mengenai skema kerja sama yang baru dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
"Pemerintah perlu mengevaluasi dan menyederhanakan seluruh proses administrasi yang dihadapi calon jamaah. Teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memangkas rantai birokrasi yang berbelit" ujarnya.
Dirinya juga menyarankan agar pemerintah seharusnya telah memastikan dan melakukan finalisasi terhadap seluruh kebutuhan logistik, terutama akomodasi di Makkah dan Madinah yang memenuhi standar kenyamanan, kesehatan, dan jarak yang reasonable dari Masjidil Haram.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan kami secara ketat, namun juga mendukung setiap langkah progresif Pemerintah. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa ibadah haji, sebagai rukun Islam yang dinanti-nanti jutaan umat, dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Fokus kita adalah pada pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, khususnya warga dari Kalimantan Selatan yang saya wakili,” tandas Sandi.(H-2)
