1 week ago
12
ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin.(Dok. DPR RI)
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut perlu kehati-hatian dalam menempatkan TNI aktif di jabatan sipil. Hasanuddin menilai menempatkan TNI di jabatan sipil tidak sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
"Saya khawatir kalau nanti prajurit TNI yang baik-baik itu kerjanya di jabatan sipil. Itu kan kita akan kehilangan aset. Padahal tupoksi TNI adalah untuk melakukan pertahanan negara," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3).
Hasanuddin mengatakan harus selektif menempatkan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga. Ia mengatakan yang ditempatkan ialah mereka yang harus punya kapasitas.
"Kalau seorang prajurit TNI aktif ditempatkan di sana, mereka itu kan jago bertempur. Belum tentu jago di urusan pertanian. Jago bertempur, belum tentu jago di urusan peternakan. Ya, begitu. Yang urusan pertanian, lulusan IPB mungkin ya, bukan lulusan AKMIL," katanya.
Hasanuddin juga menilai penempatan TNI aktif juga harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai, kata ia, penempatannya dipaksakan. Ia menilai ketika dipaksakan akan merugikan ASN di kementerian atau lembaga yang telah merintis karir sejak lama.
"ASN itu sudah merintis, tiba-tiba mau dirjen, mau jadi dirjen, datanglah tentara. Ya kan kasihan. Itu harus mendapatkan perhatian kita semua," katanya.
"Dan juga saya berharap, jangan sampai double fasilitas. Dapat mobil dinas dari TNI, di sini dapat mobil dinas lagi dari, nah begitu. Jadi beberapa poin itu tadi yang harus hati-hati," katanya. (H-3)
