9 hours ago
2
Ilustrasi(Dok UGM)
“PENENTUAN komoditas unggulan di wilayah transmigrasi, selain memerhatikan aspek ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan,” demikian disampaikan oleh Ir. Agam Marsoyo, M.Sc, Ph.D selaku narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada 7-8 Oktober 2025 di Kawasan Transmigrasi Muting, Merauke.
FGD diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Tim Ekspedisi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan 7 Universitas terkemuka di Indonesia.
Kajian di Kawasan Transmigrasi Muting dilakukan oleh 5 tim yang terdiri dari 3 tim Universitas Gadjah Mada (UGM) dan 2 tim dari Universitas Indonesia (UI). Salah satu topik kajian yang dilakukan oleh tim UGM adalah Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik pada Kawasan Transmigrasi, dengan Ketua Tim Dwi Ardianta Kurniawan, ST. M.Sc, beserta anggota Arif Aji Kurniawan, S.Sos (alumni), serta Andaru Sheera Kristianto, Fatimah Azzahra Ahda, Trisna Diah Ayu Wulandari, ketiganya mahasiswa aktif di UGM.
Agam, selanjutnya menyampaikan bahwa aspek berkelanjutan berkaitan dengan minimalisasi ekses negatif yang timbul dari pengusahaan komoditas, khususnya sawit, misalnya untuk jangka panjang akan menimbulkan kekeringan. Beberapa komoditas tertentu juga dapat menyebabkan longsor pada wilayah pegunungan.
Dalam paparan selanjutnya, Dwi selaku ketua tim menyampaikan hasil temuan lapangan yang sudah dilakukan oleh tim kajian sejak akhir Agustus hingga awal Oktober di lokasi kajian, khususnya di Distrik Muting dan Ulilin. Hasil temuan menunjukkan bahwa enam kampung di Distrik Muting dan sembilan kampung di Distrik Ulilin memiiki komoditas unggulan yang bervariasi. Meskipun demikian, terdapat satu komoditas utama yang ditemukan hampir di seluruh kampung, yaitu rambutan.
Nilai ekonomis rambutan cukup tinggi, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan keluarga yang penting. Di luar rambutan, komoditas lain yang teridentifikasi adalah buah-buahan (durian, alpukat), perkebunan (karet, pinang, kopi, kelapa sawit), sayuran dan rempah (cabai, lada, kacang panjang, sawi), padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah). Selain itu, peternakan sapi, kambing dan ayam juga ditemukan di beberapa kampung yang diidentifikasi.
FGD dihadiri oleh stakeholder penting diantaranya perangkat distrik, perangkat kampung, pelaku usaha, serta perwakilan industri sawit. Dalam diskusi mengemuka bahwa diperlukan pasar yang mampu menyerap hasil baik berupa pedagang maupun industri.
Pengalaman terdahulu dengan komoditas karet menunjukkan bahwa tidak ada pasar yang membeli hasil produksi, sehingga petani mengalami kerugian. Demikian pula rambutan yang seringkali harganya jatuh dan membusuk pada saat panen raya. Peran pemerintah diharapkan hadir untuk menjembatani produksi dengan pemasaran maupun mengembangkan industri untuk program hilirisasi komoditas.
Aspirasi masyarakat yang cukup kuat adalah harapan untuk berperan dalam perkebuhan sawit bekerjasama dengan industri sawit. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan sawit, sehingga masyarakat dapat menanam dan memasarkan hasil produksi ke perusahaan.
Di Muting, sudah terdapat koperasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat untuk memasok hasil ke industri sawit di distrik tersebut, sementara di Ulilin skema kerjasama antara masyarakat dan industri masih dalam proses pembahasan. Memperhatikan hal tersebut, Agam menyampaikan bahwa sawit adalah komoditas yang menjanjikan dan memberikan pendapatan yang rutin, tetapi untuk jangka panjang perlu dicari solusi untuk mengatasi potensi terjadinya kekeringan.
Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih akan berlangsung hingga awal Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 4 anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan maupun pengumpulan data sekunder di dinas-dinas terkait, untuk selanjutnya disusun analisis dan rekomendasi.
Harapannya, hasil kegiatan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program berbasis kondisi riil di lapangan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. (H-2)
