Tarif Trump Ancam Pendapatan Pajak

KETUA Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld memprediksi akan ada penurunan pendapatan pajak bila tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar diterapkan.

Saat ini, kebijakan yang diketok pada 2 April itu sedang dibekukan sementara sejak 9 April hingga 90 hari ke depan agar 72 negara yang terdampak langkah Trump itu dapat melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Vaudy menyebut, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Artinya, AS adalah pasar yang sangat penting bagi pengusaha Indonesia. Jika tarif impor sebesar 32% itu tidak dapat diturunkan, pengusaha akan kesulitan memasarkan produknya karena harus menaikkan harga untuk menutupi kebutuhan tarif tersebut. Selain itu, akan ada efek berganda (multiplier effect) akibat kenaikan tarif itu. 

"Akan ada penumpukan barang. Eksportir bisa saja mencari pasar lain tapi kalau bisa dapat cepat. Kalau tidak? Nah, ini akan mengancam penerimaan pendapatan pajak 2025. Itu yang kami lihat dari sisi kami sebagai konsultan pajak," ungkap Vaudy di sela-sela acara Halal Bihalal Nasional IKPI di Jakarta Barat, Senin (14/4).

Ia pun berharap negosiasi tarif dengan AS yang juga akan turut melibatkan negara-negara ASEAN nantinya dapat berjalan lancar.

"Kalau perlu seperti semula. Tidak ada kenaikan tarif. Itu harapan kami," imbuhnya.

Di sisi lain, Vaudy menambahkan, langkah yang diambil AS ini dapat membuka mata pemerintah agar mencari negara lain untuk menjadi target pasar ekspor Indonesia.

"Memang perlu waktu dan tidak mudah. Tapi itulah peran pemerintah yang dibutuhkan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Departemen Humas IKPI Jammie Sutiono menegaskan, pihaknya akan memantau hasil negosiasi tarif tersebut.

"Kami akan melihat regulasi apa yang diambil dari hasil negosiasi itu. Implikasinya paling kuat ke sektor apa. Nantinya divisi kami yang akan melakukan edukasi kepada para pengusaha," terang Jammie. (E-4)