Tambahan BLT 2025 Berasal dari Hasil Efisiensi Anggaran

2 weeks ago 8
Tambahan BLT 2025 Berasal dari Hasil Efisiensi Anggaran Ilustrasi(Antara)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa tambahan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Sementara senilai Rp30 triliun untuk lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

Teddy menjelaskan, bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember, dan menyasar keluarga dari desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN). 

“BLT tiga bulan ini adalah hasil efisiensi anggaran yang pemerintah lakukan di awal tahun. Totalnya Rp30 triliun untuk 35,04 juta KPM. Jadi bukan anggaran baru, melainkan realokasi dari pos yang belum prioritas,” ujar Teddy saat memberikan keterangan usai meninjau Sekolah Rakyat di Tangerang.

Menurut Teddy, langkah efisiensi dilakukan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat yang dapat memberi efek langsung terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Inilah kenapa kita lakukan efisiensi, supaya anggaran bisa dialihkan ke program yang manfaatnya dirasakan rakyat. Hasilnya, pekan ini 35 juta keluarga bisa menerima bantuan, artinya sekitar 140 juta orang akan terbantu,” ujarnya.

Program tambahan BLT ini diluncurkan pada Jumat (17/10) dan mulai dicairkan Senin ini melalui bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pencairan dilakukan dalam satu waktu atau sekaligus. Dengan begitu, setiap penerima akan langsung mendapat Rp900 ribu.

Perluasan dari Program Reguler

Pemerintah juga memastikan bahwa BLT 2025 terbaru ini berada di luar program BLT reguler yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Teddy menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun.

“Bantuan ini bukan hanya menjaga daya beli, tapi juga memastikan masyarakat tetap produktif. Pemerintah ingin agar rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokok, terutama di masa sekolah anak dan menjelang akhir tahun,” tandasnya. (Ant/E-3)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |