Aksi tolak gelar pahlawan Soeharto.(Dok. MI/Usman Iskandar)
PAKAR kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi mengatakan, usulan gelar pahlawan Soeharto merupakan hal yang sah-sah saja, sepanjang dilakukan sesuai prosedur resmi yang berlaku. Namun, ia mengatakan tetap harus ada uji publik terkait keputusan yang nantinya akan dihasilkan.
Menurut Slamet, adanya pro dan kontra terkait dengan usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto itu juga hal yang wajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa figur tersebut masih menjadi simbol yang kompleks dalam sejarah Indonesia.
Dari sudut pandang positif, kata Slamet, Soeharto berperan besar dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan. Namun di akhir masa jabatannya, berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM dan lamanya kekuasaan menimbulkan persepsi negatif di mata publik.
Oleh karena itu, kata dia, penilaian terhadap kelayakan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kontribusi besar terhadap negara dan dampak sosial-politik yang ditinggalkan.
"Saya kira yang terbaik adalah menyerahkan pada proses yang berlaku dan menilai secara objektif, bukan emosional. Biarlah publik akademik dan lembaga resmi yang menimbang secara adil," katanya.
Ia mengatakan, harus dipastikan pemilihan penerima gelar pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme resmi, demi menjaga maruah gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan tertinggi negara terhadap warga yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. (Ant/H-3)
