
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong anggaran transfer ke daerah (TKD). Para pemimpin daerah disebut resah akibat pemangkasan anggaran tersebut. Jumlah TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi tahun ini.
Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8% dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Purbaya, sebagai Menkeu baru, merevisi alokasi TKD menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya.
Purbaya pun meminta agar para pemerintah daerah merapikan serapan belanja setahun ke depan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin menuturkan, selama ini pemimpin daerah sering misalokasi anggaran dan banyak kegiatan yang tidak efisien.
“Dulu dibiarkan oleh SMI (Sri Mulyani Indrawati), dan terkesan digunakan SMI untuk menjustifikasi penambahan utang negara demi membiayai program-program daerah (yang sering tidak tepat sasaran dan boros),” papar Harryadin kepada Media Indonesia melalui pesan teks, Jumat, (17/10).
Menurut Harryadin, Purbaya mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan memaksa pemimpin daerah untuk lebih inovatif dan efisien.
“Sementara Gibran menangkap peluang ini untuk mendapatkan dukungan politik dari para pemimpin daerah yang kecewa atas kebijakan Purbaya. Gibran kurang bisa melihat gambaran utuh dari permasalahan ini,” tegas Harryadin. (M-3)