3 hours ago
2
Ilustrasi ojek online.(Antara/Fauzan)
DALAM rangkaian diskusi antara DPR, asosiasi ojek online, komunitas pengemudi, dan perusahaan aplikator, anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mendorong skema berlangganan sebagai arah baru pengaturan hubungan kerja sama di ekosistem ojol.
Pada kesempatan tersebut, Adian menilai pendekatan ini lebih sejalan dengan praktik di sejumlah negara dan perkembangan model bisnis digital.
"Begini, maksimal per hari ini, per saat ini, kita meminta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/10).
Sambil menjelaskan bagaiman mekanisme yang diusungnya, Adian juga mengatakan bahwa nantinya aplikator tidak lagi menggunakan komisi tetapi biaya tetap atau berlangganan.
"Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan. Jadi si driver misalnya membayar pada aplikasi Rp200 ribu tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka. Di India dan beberapa negara lain sudah seperti itu," terangnya.
Adian juga menyinggung kebutuhan payung hukum jangka panjang, yakni rencananya adanya RUU Transportasi Online dan Perpres.
"Kita sih lebih berharap pada undang-undang transportasi online-nya ya. Perpres ini kan sementara sampai dikeluarkannya undang-undang transportasi online itu kan, tapi kita sadar bahwa memproduksi sebuah undang-undang itu kan tidak gampang, tidak sederhana, dan biasanya tidak cepat. Terkecuali ada hal lain," terangnya. (Put/E-1)
