2 days ago
12
(Al Jazeera)
KRISIS politik di Washington kembali berdampak besar bagi ribuan pegawai negeri Amerika Serikat. Sejak shutdown alias penutupan sebagian pemerintahan federal dimulai pada 1 Oktober, banyak pegawai terpaksa dirumahkan tanpa gaji dan sebagian lain bekerja tanpa bayaran.
Mark, seorang pegawai negeri yang telah mengabdi lebih dari dua dekade, menuturkan penutupan kali ini akan menjadi yang terakhir baginya. Ia memutuskan untuk hengkang dari pekerjaannya di lembaga pemerintah setelah menyaksikan perubahan drastis dalam budaya birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Mark, yang enggan menyebutkan nama lengkapnya, mengaku situasi sekarang sangat berbeda dibandingkan penutupan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai pemerintahan Trump sengaja menciptakan citra negatif terhadap pegawai negeri.
"Upaya pemerintah saat ini ialah menjelekkan dan merendahkan karakter pegawai federal, membuat mereka seolah-olah tidak layak untuk mengabdi kepada negara. Ini berbeda dari pengalaman saya sebelumnya selama bekerja di pemerintahan," katanya kepada AFP.
Mark, yang kini berusia 50-an tahun dan selama ini menangani pendanaan untuk museum nasional, kini sedang mencari pekerjaan baru di luar instansi pemerintah.
"Saya pikir, saat ini lebih banyak peluang di luar pemerintahan untuk melakukan hal-hal baik bagi negara kita," ujarnya.
Penutupan pemerintahan AS kali ini terjadi setelah Partai Republik yang dipimpin Trump dan Partai Demokrat gagal mencapai kesepakatan soal rancangan anggaran sementara untuk menjaga operasional pemerintah tetap berjalan. Akibat kebuntuan itu, ratusan ribu pegawai negeri kini harus menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Mereka yang tetap bekerja, seperti pengatur lalu lintas udara dan petugas keamanan bandara, tidak menerima gaji hingga kebijakan pendanaan disetujui kembali. Sementara itu, sebagian besar lainnya harus dirumahkan tanpa bayaran dan menunggu tanpa kepastian.
Johan Hernandez, pegawai muda di Biro Sensus, mengalami nasib serupa. Dia mencoba menghadapi situasi dengan tabah.
"Saya hanya berusaha menjalani satu hari demi satu hari," ujarnya singkat.
Sementara itu, Nicole Garcia, pegawai di Departemen Luar Negeri, mengaku frustrasi karena pekerjaannya harus terhenti.
"Memang sekarang saya punya waktu untuk mengantar anak ke sekolah, tetapi tetap saja saya kecewa dengan situasi ini," katanya.
Bagi sebagian pegawai, kondisi ini menjadi pukulan ganda. Seorang pegawai di Administrasi Bisnis Kecil (SBA) bahkan terpaksa meminta banknya untuk menunda cicilan hipotek. Ia menilai bekerja sebagai pegawai pemerintah menjadi semakin sulit sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.
Banyak lembaga, seperti Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bahkan hampir sepenuhnya ditutup. Kini, di tengah penutupan pemerintahan, ancaman gelombang pemutusan kerja tambahan kembali membayangi.
Salah satu yang terkena dampaknya ialah Emily Abraham, diplomat karier yang pernah bertugas di Arab Saudi, Indonesia, dan Republik Dominika. Ia telah diberhentikan sejak musim panas lalu tetapi masih dijanjikan gaji hingga November.
"Selain tidak bekerja, sekarang saya juga tidak digaji. Saya punya tiga anak perempuan, cicilan rumah, mobil, dan berbagai kebutuhan lain. Saya sudah sampai pada titik di mana saya akan melakukan pekerjaan apa pun," ujarnya. (AFP/I-2)
