
Direktur Eksekutif Algoritma Lembaga riset dan konsultan politik Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, kepuasan publik moderat.
“Tingkat kepuasan yang moderat ini menandakan bahwa publik masih memberi ruang dan waktu bagi pemerintahan Prabowo–Gibran,” ujar Aditya Perdana di Depok, kemarin.
Dikatakannya tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan fase pengujian legitimasi publik. Aditya menilai, evaluasi ini menggambarkan fase transisi dari euforia politik pascapemilu menuju periode penilaian atas kinerja nyata pemerintahan.
Namun, kalangan yang lebih terdidik cenderung lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika. Di satu sisi, pemerintahan ini berhasil menjaga stabilitas politik dan memperkenalkan program-program populis yang dikenal luas.
Namun di sisi lain, ada tantangan besar untuk membuktikan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan nyata masyarakat.
“Pemerintah masih memiliki peluang besar memperbaiki persepsi publik, terutama jika mampu menunjukkan hasil nyata dari program prioritas,” ujarnya.
“Namun, komunikasi publik yang sekadar reaktif terhadap kritik tidak cukup. Diperlukan transparansi dan konsistensi dalam implementasi kebijakan,” ksta Aditya.
Tahun pertama ini menjadi momen penting bagi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menyeimbangkan antara politik populisme dan tata kelola berbasis hasil.
“Publik tidak menolak kebijakan populis, tetapi mereka ingin melihat dampak nyatanya. Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Riset dan Program Algoritma, Fajar Nursahid menilai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) masih efektif menarik perhatian publik, tetapi pelaksanaannya perlu dikawal serius agar tidak kehilangan legitimasi.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi wajah paling dikenal pemerintahan Prabowo–Gibran. Namun popularitas tinggi tidak otomatis bermakna keberhasilan,” ujar Fajar Nursahid.
“Pemerintah perlu memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan dan membangun kepercayaan publik agar program ini tidak sekadar populer, tetapi juga berdaya guna.” katanya.
Fajar menambahkan, tingkat eksposur tinggi tanpa pengelolaan narasi yang baik dapat berbalik menjadi liability politik bagi pemerintah di masa mendatang.(Ant/P-1)