Seskab Jawab Tudingan Pemerintah Lambat Tangani Banjir Sumatra

8 hours ago 4

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya membantah tudingan pemerintah lambat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana menghantam Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat. 

Teddy menyebut hujan deras mengguyur wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, sejak 24, 25, dan 26 November. Banjir mulai terjadi pada 25 dan 26 November.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Teddy, pemerintah langsung turun ke lokasi bencana pada hari itu juga. Termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang terbang langsung dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana," kata Teddy dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12).

"Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera," imbuhnya.

Teddy juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga langsung berkomunikasi dengan kepala daerah setempat pada saat kejadian.

Ia mengatakan Prabowo langsung berkomunikasi dengan Gubernur Sumatra Utara, Bupati Tapanuli Selatan, hingga Bupati Tapanuli Tengah guna memastikan kondisi di lapangan.

"Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden menginstruksikan, menginstruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana," kata dia.

Lalu pada 27 November, Teddy menyebut seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikerahkan ke wilayah terdampak. Selain itu, bahkan helikopter dan pesawat dari Pulau Jawa juga diterbangkan ke Sumatra untuk ikut membantu.

"Dari Jawa ke Sumatra, helikopter itu butuh 13 sampai 15 jam terbangnya. Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ," ucap dia.

Tak hanya itu, Teddy menyebut puluhan ribu personel gabungan TNI/Polri juga dikerahkan, bergerak melakukan evakuasi serta penanganan darurat.

"Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya," ujarnya.

Kritik Muhammadiyah

Saat ini sejumlah pihak menilai penanganan bencana di Sumatra masih lamban. Ada pula desakan soal status bencana nasional.

Salah satu yang mengkritik adalah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas. Menurutnya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat selama tiga pekan ini berjalan lambat.

"Monitoring kami lewat zoom itu dengan perwakilan di tiga provinsi itu lambat, dengan segala akibatnya tentunya kelambatannya," kata Busyro di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, DIY, Jumat (19/12).

Oleh karenanya, Busyro menilai perlu penetapan status bencana nasional demi mengakselerasi proses penanganan di Sumatra.

Menurut Busyro, penetapan status bencana nasional juga memberikan efek psikologis secara politik, sekaligus sebagai penenang jiwa masyarakat terdampak bencana.

Penetapan status bencana nasional, kata Busyro, juga akan lebih membangkitkan kesadaran atau rasa kemanusiaan masyarakat sipil untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia yakin penetapan status bencana nasional juga akan melahirkan beragam pendekatan-pendekatan bantuan sosial masyarakat lewat cara-cara yang lain.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menjawab kritik dari berbagai pihak yang mendesak penetapan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

Ia mengatakan situasi kini sudah terkendali. Prabowo memastikan pemerintah tak tinggal diam dan akan terus memonitor situasi di lokasi.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional, kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Jakarta, Senin (15/12).

(fra/kum/fra)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |