2 hours ago
2
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman berbicara di depan peserta retreat yang digelar Pemkot Bandung(MI/NAVIANDRI)
PEMERINTAH Kota Bandung terus berkomitmen menghadirkan birokrasi yang responsif, kolaboratif, dan inovatif melalui kegiatan Transformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Bandung Utama dalam Bingkai Jabar Istimewa dan Asta Cita.
Ini diwujudkan melalui retreat di Pusdikter, Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, 4–5 November 2025.
Acara ini diikuti oleh 218 pejabat Pemerintah Kota Bandung dan diisi oleh sejumlah narasumber nasional dengan tema-tema strategis seputar kebijakan publik, transformasi birokrasi serta etika pejabat publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman memberikan apresiasi kepada Pemkot Bandung atas terselenggaranya kegiatan ini.
Ia menilai langkah Pemkot Bandung sejalan dengan visi “Jabar Istimewa” dan semangat Asta Cita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang unggul.
“Saya mengapresiasi Pemkot Bandung yang terus berupaya mewujudkan Bandung Utama melalui transformasi birokrasi. Apalagi, Kota Bandung berhasil menekan angka kemiskinan hingga 3,8% serta menjaga tingkat pengangguran di 7,4%, berada di atas rata-rata Jabar dan nasional,” tuturnya.
Dia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum pembekalan, melainkan menjadi retreat reflektif yang menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan turut memberikan arahan langsung kepada seluruh pejabat Pemkot Bandung.
Dia menegaskan pentingnya nilai keterbukaan sebagai dasar komunikasi publik serta mengajak seluruh ASN memperkuat kolaborasi lintas OPD untuk mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.
“Keterbukaan menjadi dasar komunikasi kita. Sesuai arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus responsif dan kolaboratif. Pastikan percepatan kebijakan, efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan penguatan koordinasi antar lembaga berjalan optimal. Kota Bandung perlu terus mendorong inovasi serta memastikan sarana dan prasarana ruang publik berfungsi maksimal," tuturnya.
Farhan juga menegaskan bahwa perubahan birokrasi adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia ingin membangun budaya kerja baru yang kolaboratif, adaptif dan berintegritas. Tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur, tetapi memastikan setiap ASN memahami perannya sebagai pelayan publik.
"Melalui retreat ini kami bertekad untuk bertransformasi dari birokrasi administratif menjadi birokrasi yang berorientasi pada manfaat nyata bagi warga. Jadi pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan dan berorientasi solusi. Warga cukup datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” sambungnya.
