
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (16/10). Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
"Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Menurut Pramono, permasalahan lahan di Sumber Waras berkaitan dengan NJOP. Konsultasi diterima oleh petinggi sampai pimpinan KPK.
"Tetapi ada satu hal yang kemudian secara lapangan karena memang sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah sumber waras itu untuk dijual atau dilepas, karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di 2014," ucap Pramono.
Koordinasi dengan KPK soal permasalahan lahan ini dinilai penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau terkena permasalahan hukum jika lahan mau dipakai untuk kebutuhan rumah sakit.
"Sehingga dengan demikian kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," ujar Pramono. (Can/P-2)