loading...
Rehabilitasi pascabencana banjir bandang di Sumatera tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa membenahi akar persoalan di wilayah hulu. Foto/Dok. SindoNews
JAKARTA - Rehabilitasi pascabencana banjir bandang di Sumatera tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa membenahi akar persoalan di wilayah hulu. Kegagalan memahami kondisi ekologis pascabanjir justru berpotensi memicu bencana berulang dalam waktu dekat.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan (Ongen) menjelaskan, curah hujan ekstrem akibat badai siklon yang berlangsung berhari-hari telah menyapu habis vegetasi yang tersisa di kawasan pegunungan. Kondisi ini diperparah oleh deforestasi masif yang telah lama terjadi, sehingga pohon-pohon yang sebelumnya berfungsi sebagai penahan air ikut tergulung banjir bandang. Baca juga: Korban Bencana Sumatera Tembus 1.138 Orang Tewas, 163 Masih Hilang
“Area yang tersapu banjir kini menjadi sangat terbuka dan kehilangan sistem penahan air alami. Dalam kondisi seperti ini, hujan dengan intensitas kecil sekalipun berpotensi kembali memicu banjir bandang,” kata Ongen dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/12/2025).
Ia mengingatkan proses rekonstruksi infrastruktur dan permukiman akan sangat berisiko jika dilakukan tanpa pembenahan menyeluruh di kawasan sapuan banjir bandang, khususnya di wilayah hulu. Untuk mencegah bencana berulang, Ongen mengusulkan empat tahapan utama dalam rehabilitasi pascabencana.
Pertama, pemerintah perlu segera mengadopsi teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang telah kehilangan vegetasi. Teknologi ini dapat berupa “pohon-pohon buatan”, turap, atau tanggul yang dirancang secara ilmiah untuk menahan dan mengarahkan aliran air menuju satu jalur sungai utama ke hilir.
