
PUSAT koordinasi untuk memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan. ABC News melaporkan pada Rabu (15/10).
Mengutip dua pejabat AS, media itu menyebutkan bahwa pusat koordinasi tersebut akan dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan berbasis di Israel. Seorang letnan jenderal AS yang identitasnya belum diumumkan akan menjadi kepalanya.
Disebutkan pula, pusat koordinasi itu tidak akan ditempatkan di pangkalan militer Israel guna menjamin keterbukaan bagi perwakilan negara-negara lain yang terlibat dalam upaya rekonstruksi Gaza.
Pada Senin lalu, Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dokumen komprehensif mengenai gencatan senjata di Gaza.
Berdasarkan kesepakatan itu, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, harus membebaskan 20 sandera terakhir yang masih hidup dan ditahan sejak 7 Oktober 2023.
Kantor Media Tahanan Palestina menyebutkan bahwa Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina di Gaza serta 250 narapidana yang menjalani hukuman panjang.
Rencana perdamaian di Jalur Gaza yang terdiri atas 20 poin itu diumumkan oleh Trump pada 29 September lalu. Dokumen tersebut menyerukan penghentian segera pertempuran dengan syarat pembebasan seluruh sandera dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan tercapai.
Rencana itu juga menegaskan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza.
Pengelolaan wilayah kantong itu akan diserahkan kepada komite teknokrat di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Trump. (Sputnik/RIA Novosti/Ant/I-2)