Warga melihat kondisi atap rumah yang rusak dan tidak layak huni di kawasan Tamansari, Bandung, Jawa Barat.(Antara)
PEMERINTAH meningkatkan skala besar-besaran dalam program perumahan rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, jumlah rumah tidak layak huni yang akan direnovasi naik hampir sembilan kali lipat, dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas intervensi negara di sektor perumahan rakyat. Program renovasi ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni.
"Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu tahun ini menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10).
Selain renovasi rumah, pemerintah juga menjaga agar program rumah subsidi tetap terjangkau. Dari kuota 350 ribu unit rumah subsidi, sekitar 205 ribu unit telah terserap hingga Oktober ini. Maruarar menyatakan, bunga kredit rumah subsidi tetap 5%, mencerminkan konsistensi kebijakan pro rakyat di bawah pemerintahan Prabowo.
Dia menambahkan, sejumlah keringanan diberikan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah pertama. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dibebaskan bagi penerima rumah subsidi.
"Arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu supaya BPHTB dan PBG-nya yang tadinya bayar jadi gratis. Itu berjalan dan dimonitor bersama Kementerian Dalam Negeri," tutur Maruarar.
Ia menambahkan, seluruh kepala daerah telah diminta berkoordinasi untuk memastikan kebijakan pembebasan biaya tersebut benar-benar terlaksana di lapangan.
Menurutnya, program rumah subsidi juga dinilai memberikan efek berganda pada perekonomian nasional. Setiap pembangunan satu unit rumah rata-rata menyerap lima tenaga kerja langsung. Dengan total 350 ribu unit, berarti lebih dari 1,6 juta orang terlibat dalam rantai kerja industri perumahan ini.
"Rumah subsidi itu dikerjakan rata-rata lima orang. Jadi kalau 350 ribu rumah, ada sekitar 1,65 juta orang yang bekerja. Efeknya besar," ujar Maruarar.
Ia menuturkan, dampaknya tidak hanya pada sektor konstruksi, tetapi juga ekonomi lokal. Aktivitas pembangunan rumah memicu perputaran uang di warung, pasar, hingga industri bahan bangunan. "Tidak ada rumah subsidi yang tidak ada ibu-ibu yang jualan warungnya. Dari tukang beli beras, telur, tahu tempe, semua ikut bergerak," katanya.
Selain memperkuat daya beli masyarakat, proyek rumah subsidi juga menghidupkan rantai pasok industri, mulai dari toko material, transportasi, hingga produsen bahan bangunan seperti semen, kaca, dan keramik.
"Jadi untuk rakyat yang tidak punya rumah, intervensi negara melalui rumah subsidi. Untuk yang punya rumah tapi tidak layak huni, melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang ditingkatkan tahun depan," pungkasnya. (Z-10)
