11 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai ide perubahan struktur Polri dari di bawah presiden menjadi kementerian tidak menyelesaikan masalah yang ada.
Haedar menilai hal tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang. Ia mengatakan posisi TNI-Polri saat ini merupakan hasil pertimbangan matang pascareformasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan perbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," ujar Haedar dalam keterangannya, Sabtu (21/2).
Ia mengatakan pendekatan perubahan struktural yang dilakukan setiap kali muncul persoalan justru berisiko memperumit keadaan. Ia menilai, penggabungan Polri ke dalam kementerian yang juga memiliki persoalan internal berpotensi menciptakan masalah ganda.
Haedar menegaskan bahwa kebijakan seperti itu tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Menurutnya perubahan struktural bukanlah jawaban atas seluruh persoalan tata kelola.
"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural? cukuplah," jelasnya.
Oleh karenanya, Haedar mengatakan ketimbang mengubah struktur kelembagaan lebih baik penerapan prinsip good governance dilakukan secara konsisten, baik di tubuh Polri, TNI, maupun birokrasi kementerian.
Ia mengatakan tantangan utama yang saat ini sedang dihadapi institusi negara berkaitan dengan tata kelola dan pencegahan korupsi.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, berharap seluruh institusi negara baik itu TNI-Polri dan kementerian dapat terus melakukan pembenahan internal. Sehingga prinsip good governance dapat berjalan dan meningkatkan pelayanan kepada bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," pungkasnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya bicara blak-blakan soal wacana untuk mengubah posisi Polri menjadi di bawah kementerian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/1).
Listyo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa wacana itu tak main-main. Dia mengaku bahkan sempat menerima pesan berisi tawaran untuk menjadi menteri kepolisian.
Dia akan tetapi tak mengungkap pihak yang menawari posisi itu.
Listyo menegaskan bahwa posisi Polri untuk tetap di bawah Presiden merupakan harga mati. Dia bahkan telah menginstruksikan anak buahnya bahwa posisi Polri tetap di bawah Presiden harus tetap diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.
"Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, 'Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian'," ujar Listyo dalam rapat.
(tfq/rds)
