6 days ago
15
Tim Inafis Polda Jatim memasang police line untuk mensterilkan area Ponpes Al Khoziny pada Kamis (9/10/2025). Sterilisasi area ditujukan untuk memudahkan penyelidikan kasus ambruknya musala ponpes tersebut pada Senin (29/9/2025).(MI/Heri Susetyo)
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah. Ia menekankan pentingnya penelusuran mendalam sebelum dana APBN digunakan untuk membiayai pembangunan ulang pondok pesantren tersebut.
"Di sini masalahnya, Pemerintah tentu harus menelusuri masalah ini. Jangan sampai, ponpes yang terkesan salah, malah justru dibantu dari APBN," ujar Saleh, Kamis (10/9).
Banyak Ponpes Lain yang Lebih Layak Dibantu
Menurut Saleh, masih banyak pondok pesantren serta lembaga pendidikan swasta lain yang kondisinya baik namun juga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Memberikan bantuan ke satu pihak yang sedang disorot justru bisa menimbulkan ketimpangan rasa keadilan di masyarakat.
"Bukankah banyak ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain yang sudah baik, tetapi juga butuh bantuan APBN. Kalau Ponpes Al-Khoziny ini dibantu, tentu perlu juga dipikirkan membantu ponpes dan lembaga pendidikan swasta lain. Paling tidak agar tidak menimbulkan kecemburuan dan praduga yang tidak baik," tegas Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.
Musibah Bukan Alasan Menutup Investigasi
Lebih jauh, Ketua Komisi VII DPR itu menolak anggapan bahwa robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny murni sebagai musibah. Ia menyebut, peristiwa tersebut tetap perlu diusut untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab, bukan sekadar membagikan bantuan.
"Walau ini adalah musibah, namun tentu sangat arif jika dilakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang salah dan bertanggung jawab. Bukan soal pemberian hukuman, tetapi untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi," jelasnya.
Keadilan untuk Korban Harus Jadi Prioritas
Saleh juga menekankan bahwa penyelesaian tragedi ini tidak cukup dengan bantuan dana. Harus ada proses penelusuran yang adil, dan kepekaan terhadap perasaan keluarga korban harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
"Harus ada keseimbangan. Keadilan tetap harus ditempatkan di atas segalanya. Nilai rasa keadilan itu terletak di seluruh hati nurani masyarakat. Tentu saja, sangat melekat di hati keluarga korban. Penyelesaian masalah kadang tidak bisa hanya lewat bantuan dana. Kita juga harus menghormati dan menghargai perasaan dan duka cita keluarga korban," tutup Saleh. (E-4)
