3 hours ago
1
Ilustrasi: Pekerja menuntaskan pesanan sepatu di ruah produksi Pesen Sepatu Indonesia di kawasan Serpong, Banten.(MI/Susanto)
MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi berhasil menembus angka 60,5% dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, Alhamdulillah pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya kita berhasil menembus penyaluran KUR sektor produksi di angka 60,5%,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10).
Pada tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun. Hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur. Dari jumlah tersebut, alokasi KUR untuk sektor produksi melampaui target 60% dengan total penyaluran mencapai Rp124,7 triliun.
Maman menambahkan, sebelumnya porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi hanya berkisar di angka 50%. Fokus pada sektor produksi, lanjutnya, dilakukan karena memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mulai dari mendorong pertumbuhan konsumsi hingga menggerakkan roda ekonomi di daerah.
"Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, kita harus berani mengambil keputusan untuk mendorong seluruh likuiditas ke sektor produksi," katanya.
Maman menilai, selama satu tahun terakhir pemerintah benar-benar menekankan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi. "Oleh karena itu, selama kurang lebih satu tahun ini, kami tekankan betul agar KUR terus diprioritaskan untuk disalurkan ke sektor produksi," tutur Maman.
Selain mendorong pembiayaan sektor produksi, Kementerian UMKM juga berfokus pada pembangunan sistem digitalisasi dan integrasi data UMKM selama satu tahun terakhir. Upaya ini bertujuan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan.
"Kami juga sedang membangun sistem digitalisasi berbentuk super apps yang rencananya akan dirilis pada akhir 2025. Tujuannya untuk mendapatkan basis data yang akurat mengenai posisi, permasalahan, hingga perkembangan UMKM sehingga intervensi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran," pungkas Maman. (Fal/E-1)
