10 hours ago
4
Presiden PKS Al Muzammil Yusuf (tengah) memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025) .(Antara/Fianda Sjofjan Rassat)
KEPENGURUSAN baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berikhtiar membantu pemerintah, terutama karena partai tersebut berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029.
"Membantu semampu kami, melalui seluruh kader kami, melalui seluruh pejabat publik kami," ujar Presiden PKS Al Muzammil Yusuf dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu (7/6).
Ia menjelaskan hal tersebut seiring dengan komitmen kepengurusannya, yang akan menghidupkan kembali PKS yang lama, dengan moto Bersih, Peduli, Profesional.
Muzammil menyebutkan langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS, guna mencapai amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu kepedulian PKS dalam membantu pemerintah, kata dia, dilakukan dengan berbagai macam, seperti bersifat konstitusional, di mana PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebagai pejabat publik membantu membuat undang-undang.
Kemudian, ditambahkan bahwa terdapat kepedulian yang bersifat penganggaran, di mana setiap komisi DPR, dengan fraksi PKS di dalamnya, terus memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat bawah.
"Bagaimana pembangunan ini bisa mulai dari orang yang paling susah. Kalau orang yang paling susah aja kita angkat, yang di atas apalagi," tuturnya.
Pada momen Idul Adha, lanjut Muzammil, kepedulian PKS juga bersifat sosial, seperti menyembelih hewan kurban serta membagikannya kepada masyarakat.
"Nah, ini lah kerja kami. Ada kerja praktis lapangan seperti hari ini,kerja konsep perundang-undangan, hingga kerja konsep penganggaran," ungkap Muzammil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020-2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3-4 Juni 2025.
"Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi," kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).
Menurutnya, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya. (Ant/P-2)
