Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki(MI/BENNY BASTIANDY)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, terus berupaya menstabilkan keuangan daerah. Terutama di tengah kondisi bakal adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menuturkan, berkaitan pengelolaan keuangan daerah, dirinya turut menghadiri rapat pembahasan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada Rabu (22/10). Pada rapat tersebut dibahas pentingnya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah.
"Terutama dengan rencana pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah," tuturnya, Kamis (23/10).
Karena itu, lanjut dia, pemerintah daerah perlu menyusun strategi efisiensi akibat dampak pengurangan transfer tersebut. Artinya, perlu ada skala prioritas dengan mengefektifkan belanja daerah.
"Pembelanjaan daerah harus benar-benar efektif agar pendapatan dan pengeluaran anggaran berjalan seimbang," tuturnya.
Para kepala daerah yang mengikuti rapat pembahasan diberikan gambaran memyangkut strategi penguatan pengelolaan belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak terhadap pembangunan.
Di Kota Sukabumi sendiri, Ayep menilai kondisi keuangan daerah masih dikategorikan sehat. Rasio belanja daerah dan pendapatan tidak terlalu jomplang.
"Rasio belanja daerah masih kisaran 70% dan pendapatan 75%," ungkapnya.
Ayep mengaku, Pemkot Sukabumi terus berupaya agar tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Kalaupun terjadi, pihaknya akan berupaya selisihnya tak terlalu besar.
"Ini untuk menjaga stabilitas ekonomi agar terus tumbuh," pungkasnya.
