3 hours ago
3
Konflik pengelolaan di Bandung Zoo berjalan berlarut=larut menunjukkan tata kelola aset oleh Pemkot Bandung belum maksimal.(DOK/MI)
PEMERINTAH Kota Bandung diminta memperbaiki tata kelola aset yang saat ini dirasa belum maksimal. Hal ini salah satunya terkait terjadinya polemik di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo), sehingga saat ini harus ditutup sementara.
Akademisi Universitas Padjajaran Bandung, Firman Manan, menilai, penutupan sarana hiburan dan wisata edukasi bagi masyarakat ini salah satunya akibat buruknya penataan aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Berlarut-larutnya polemik di Kebun Binatang Bandung menjadi salah satu bukti dari belum optimalnya pengelolaan aset tersebut.
"Permasalahan ini telah melewati beberapa periode pemerintahan, tapi hingga daat ini belum selesai juga," ungkapnya di Bandung, Selasa (14/10).
Bahkan, lanjutnya, persoalan hukum yang kini berjalan semakin memperburuk kondisi tersebut. "Ini menunjukkan adanya problematikan tata kelola."
Selain itu, Firman menilai Pemerintah Kota Bandung harus berani memastikan keberadaan Kebun Binatang Bandung meski saat ini masih berpolemik. Pemerintah harus bisa memastikan masyarakatnya tetap mendapatkan sarana hiburan apalagi yang mengandung edukasi.
"Memastikan Bandung Zoo sebagai aset publik bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap publik, antara lain terkait akses publik terhadap Bandung Zoo sebagai sarana wisata, konservasi, dan edukasi," katanya.
Ke depan, Firman juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandung agar keberadaan aset tersebut bisa berdampak terhadap pendapatan daerah. "Penting juga adanya kepastian serta kejelasan tentang kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Bandung."
Dia menilai, semua pihak terkait harus mengikuti dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus Kebun Binatang Bandung ini. Siapa pun yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset tersebut bisa tetap menjalankan aktivitasnya dengan baik sehingga tidak berdampak terhadap kualitas Bandung Zoo yang juga memiliki fungsi konservasi.
"Pemerintah Kota Bandung harus memperkuat aspek legalitasnya, agar tidak ada lagi polemik ke depannya. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi dan mengevaluasi agar pengelolaannya bisa lebih baik," tegasnya.
Firman meminta Pemerintah Kota Bandung untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan mengingat kebun binatang inipun memiliki fungsi konservasi. "Dinas terkait harus aktif berkoordinasi. Tujuannya agar fungsi konservasinya berjalan lebih baik."
