Pemindahan Kantor Presiden Jadi Faktor Utama Terjadinya Tragedi Itaewon 2022

Itaweon Crowd Crush.(Dok. The Guardian)

PEMERINTAH Korea Selatan mengungkapkan bahwa pemindahan kantor kepresidenan ke Yongsan menjadi faktor utama yang menyebabkan kekurangan jumlah polisi di kawasan Itaewon saat tragedi desak-desakan pada Halloween 2022. Insiden memilukan yang menewaskan 159 orang itu disebabkan oleh minimnya personel kepolisian yang berjaga saat kejadian.

Dalam hasil audit bersama yang dipublikasikan pada Kamis (23/10), pejabat pemerintah mengungkapkan bahwa relokasi kantor Presiden Yoon Suk Yeol ke Yongsan meningkatkan permintaan layanan keamanan di sekitar kompleks kepresidenan yang berjarak hanya 2 kilometer dari Itaewon. Akibatnya, banyak petugas yang seharusnya mengamankan area keramaian dialihkan ke sana, sehingga pengamanan di Itaewon menjadi sangat terbatas malam itu.

Meskipun pihak berwenang telah menerima peringatan tentang potensi lonjakan jumlah pengunjung di kawasan tersebut, hanya sedikit petugas yang dikerahkan untuk menjaga keamanan.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Kantor Kepolisian Yongsan tidak menyiapkan rencana pengendalian massa, meskipun sebelumnya mereka telah membuat rencana serupa pada tahun 2020 dan 2021. Bahkan, setidaknya 11 panggilan darurat dari warga diabaikan sebelum tragedi terjadi, dan beberapa laporan polisi terbukti tidak sesuai fakta.

Beberapa pejabat tinggi, termasuk kepala kepolisian Yongsan dan komisaris kepolisian Seoul, tercatat lambat dalam merespons situasi darurat. Selain itu, pemerintah daerah Yongsan gagal mengaktifkan pusat tanggap darurat serta tidak memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Laporan lain menunjukkan bahwa beberapa petugas justru ditugaskan untuk menangani selebaran protes di dekat kantor presiden saat tragedi berlangsung. Kepala distrik Yongsan baru mengadakan rapat darurat setelah berjam-jam menunggu.

Suasana di Itaewon malam itu berubah menjadi kacau ketika ribuan orang terjebak dalam gang sempit di antara bar dan klub. Banyak korban yang terdesak hingga tidak bisa bernapas akibat kepadatan kerumunan. Video amatir yang tersebar di media sosial memperlihatkan warga yang berusaha memberikan pertolongan sebelum tim medis tiba. Tragedi ini pun tercatat sebagai salah satu bencana non-alam terburuk dalam sejarah Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa 62 pejabat publik, terdiri dari 51 anggota kepolisian dan 11 pejabat dari Pemerintah Metropolitan Seoul serta Kantor Distrik Yongsan, akan dikenakan sanksi disiplin. (The Korean Times/Z-10)