1 day ago
10
Ilustrasi(Antara)
Pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman Presiden, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam. Prasetyo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema alternatif pembiayaan agar beban utang proyek tidak membebani keuangan negara.
“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema pembiayaan yang bisa menjadi jalan keluar agar tidak menambah beban APBN,” ujar Prasetyo.
Saat ditanya apakah persoalan utang Whoosh dibahas dalam rapat terbatas tersebut, Prasetyo menegaskan topik itu tidak termasuk dalam agenda pembahasan malam itu.
“Malam ini tidak, Whoosh bukan salah satu topik yang dibahas,” katanya.
Meski demikian, Prasetyo menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang besar, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.
“Whoosh telah menjadi moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah melihat proyek ini sebagai bagian dari visi jangka panjang pembangunan transportasi nasional.
“Justru kita ingin agar proyek ini terus berkembang, tidak hanya berhenti di Jakarta–Bandung, tapi juga bisa diperluas hingga ke Surabaya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menanggung utang KCJB yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki sumber pendanaan mandiri dari dividen senilai sekitar Rp80 triliun per tahun.
“Langkah ini penting agar tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta tetap terpisah, sehingga proyek strategis tidak terus membebani APBN,” jelasnya.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan saat ini sedang dikaji dua opsi penyelesaian, yakni penambahan modal (equity) atau pengambilalihan sebagian infrastruktur oleh pemerintah, sebagaimana lazim dilakukan di sektor perkeretaapian internasional.
Dony menambahkan, proyek KCJB telah memberikan dampak ekonomi positif, dengan rata-rata 30 ribu penumpang per hari dan meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah Jawa Barat.
“Namun keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI tetap harus dijaga melalui skema pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
