3 hours ago
2
Ilustrasi(Antara)
Pemerintah mempercepat pembangunan akses jalan dan tol menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, sebagai bagian dari prioritas infrastruktur nasional pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah percepatan ini menjadi wujud konkret komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas logistik nasional serta mendukung peningkatan ekspor, industri, dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta. Fokus utama pertemuan adalah percepatan penyediaan akses jalan tol dari kawasan industri dan wilayah sumber material menuju pelabuhan.
“Patimban ini harus segera punya akses tol yang tuntas agar ekspor berjalan lancar,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi.
Ia menambahkan, kelancaran ekspor sangat bergantung pada kualitas infrastruktur logistik yang efisien dan terhubung. Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekspor nasional jika didukung akses transportasi yang optimal.
“Kalau ekspor lancar, pajak naik, tenaga kerja terserap, ekonomi berputar, dan keluarga ikut sejahtera,” ujarnya.
Dedi menekankan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga. “Dengan tersambungnya akses tol ke Patimban, Jawa Barat siap menjadi pusat ekspor yang efisien dan kompetitif,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut bahwa percepatan pembangunan Patimban membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri.
“Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban harus didukung oleh infrastruktur jalan yang terintegrasi. Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama,” jelasnya.
Menhub juga menekankan pentingnya pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) untuk menjaga kualitas jalan serta memastikan keberlanjutan infrastruktur.
“Menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Pengendalian ODOL harus diperketat,” tutur Dudy.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Subang telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada akhir September 2025. Kesepakatan ini menjadi pembaruan kerja sama yang telah berjalan sejak 2019 dan kini diperluas dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut meliputi koordinasi dalam penyediaan layanan kepelabuhanan, tata kelola, dan pengembangan fasilitas pendukung. “Ini menandai babak baru sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan Patimban berfungsi optimal sebagai simpul logistik nasional,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, operasional pelabuhan akan melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Subang sebagai mitra strategis.
“Kolaborasi ini akan memastikan operasional Patimban berjalan lancar, terintegrasi, dan profesional, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat nasional,” tambah Masyhud.
Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan memperkuat posisi Patimban sebagai motor penggerak ekonomi kawasan, sekaligus simbol komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran dalam mewujudkan konektivitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Ant/E-3)
