6 hours ago
3
Para buruh membentangkan poster saat peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Dalam momen tersebu buruh menuntut perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK, tolak(MI/Usman Iskandar)
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, Kamis (1/5).
"Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan," kata Noel, sapaan karibnya, saat ditemui di Universitas Pertamina Jakarta, Kamis (1/5).
Saat ditanya apakah memungkinkan tuntutan buruh tersebut mendapat lampu hijau, Noel mengatakan hal itu tergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa," ujar dia.
Wamenaker mengatakan, May Day harus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi demi kesejahteraan buruh atau pekerja Indonesia.
"Ini momentum saat semua kekuatan komponen bangsa harus saling kolaborasi. Ditambah lagi ini ada momen perang tarif yang punya dampak luar biasa," kata Noel.
"Tinggal ini bisa kita jadikan sebuah momentum untuk saling mengikat diri kita untuk bicara tentang patriotisme, menjadikan momentum (kolaborasi) antara industri, kaum buruh, dan juga pemerintah," imbuhnya.
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," kata Prabowo. (Ant/E-1)
