
Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung pembangunan serta perbaikan pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediaman presiden, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam.
Ia mengatakan, wacana penggunaan dana APBN ini mencuat setelah insiden robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan puluhan korban jiwa pada 29 September 2025.
“Pascakejadian kemarin, muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah apakah pembangunan pondok pesantren bisa dibiayai melalui APBN,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, kajian yang sedang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemetaan jumlah dan kondisi pesantren eksisting, hingga kemungkinan pembangunan pesantren baru di masa mendatang.
“Ini juga berkaitan dengan apakah pondok pesantren yang sudah berdiri menjadi prioritas, atau ada kebutuhan membangun pondok baru. Semua sedang kami pelajari,” tambahnya.
Sebagai juru bicara Presiden, Prasetyo menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan santri menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Untuk itu, Kepala Negara telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kementerian PU diminta meninjau setiap pondok pesantren untuk memastikan pembangunan fisik benar-benar memenuhi standar keamanan,” jelasnya.
Prasetyo menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan di Indonesia, sekaligus menjamin keselamatan santri di seluruh wilayah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap santri dapat belajar dengan aman di lingkungan pesantren yang layak dan terstandar,” pungkasnya. (Ant/E-3)