4 hours ago
1
Sebanyak 35 UKM terpilih dalam acara Temu Bisnis yang digelap Pemkab Kulon Progo.(Dok. MI)
PEMERINTAH Kabupaten Kulon Progo terus mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggandeng pelaku UKM lokal. Melalui kegiatan Temu Bisnis, sebanyak 35 UKM terpilih difasilitasi untuk bertemu dengan pejabat daerah dari seluruh satuan kerja di Kabupaten Kulon Progo.
Tujuannya adalah memperluas jangkauan pasar digital bagi pelaku usaha lokal.
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. "Kami berharap Kabupaten Kulon Progo dapat lebih maju dan transparan, dengan semua proses pengadaan berjalan sesuai mekanisme yang jelas dan akuntabel," ujarnya.
Sejak Januari hingga September 2025, Kabupaten Kulon Progo mencatatkan transaksi pengadaan daring senilai lebih dari Rp 30 miliar melalui lokapasar mitra LKPP RI. Angka ini menunjukkan konsistensi dalam upaya digitalisasi pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan lebih dari 500 penyedia lokal.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kulon Progo, Taufik Prihadi, berharap kegiatan Temu Bisnis ini dapat menjadi peluang bagi pelaku UKM untuk menjalin kerjasama dengan perangkat daerah. Ia juga menambahkan komitmen untuk terus memperkenalkan UKM kepada instansi pemerintah.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja progresif, Mbizmarket memberikan penghargaan kepada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang konsisten bertransaksi melalui lokapasar Mbizmarket. Penghargaan tersebut diterima oleh sejumlah instansi, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD Wates, dan DPRD Kabupaten Kulon Progo.
CEO Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa serta memberdayakan UKM lokal. Ia bertekad untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan melalui platform digital ini.
Inisiatif pengadaan barang/jasa digital di Kulon Progo menjadi model yang dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. (Z-10)
