Pemberantasan Mafia Sawit Jadi Tonggak Reformasi Tata Kelola SDA

Ilustrasi(MI)

Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani. Kebijakan itu dianggap sebagai tonggak baru reformasi struktural di sektor kehutanan dan perkebunan yang selama ini sarat penyimpangan dan monopoli korporasi besar.

“Dalam setahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana pemerintah tidak hanya bicara efek jera, tetapi langsung menyentuh akar masalah. Mafia sawit yang selama ini menguasai jutaan hektare kawasan hutan mulai ditertibkan secara sistematis,” ujar Akademisi dari Institut Pertanian Yogyakarta, Siti Maemunah, melalui keterangan tertulis.

Ia menyoroti peran strategis Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk Presiden Prabowo. Menurutnya, Satgas tersebut telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 3 juta hektare kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan sawit, serta menindak pelanggaran dengan pendekatan hukum dan pemulihan lingkungan.

“Keberadaan Satgas PKH menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan lintas sektor, mulai dari kementerian teknis, aparat hukum, hingga lembaga keuangan negara. Pemerintah sekarang tidak bisa lagi diajak kompromi dalam urusan korupsi dan perampasan sumber daya alam,” tegasnya.

Siti menambahkan, langkah pemberantasan mafia sawit harus berlanjut ke fase pemberdayaan masyarakat. Ia mendorong agar hasil penertiban lahan bisa dimanfaatkan untuk program ekonomi rakyat, perhutanan sosial, dan konservasi berbasis komunitas.

“Gerakan ini akan berdampak lebih luas bila disertai transparansi, kolaborasi akademik, dan pelibatan masyarakat lokal. Penegakan hukum saja tidak cukup, harus diikuti dengan transformasi ekonomi dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.

Ia menilai, ketegasan Presiden Prabowo dalam membersihkan sektor strategis seperti kehutanan dan perkebunan dari praktik mafia merupakan langkah berani yang jarang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintahan Prabowo telah meletakkan arah yang benar untuk mewujudkan keadilan ekologis dan kedaulatan ekonomi bangsa. Tugas kita sekarang adalah mengawal konsistensinya agar semangat reformasi ini tidak berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (E-3)