2 hours ago
1
Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto(MI/Djoko Sardjono)
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar rapat koordinasi dengan pokok pembahasan sekolah rakyat di Ruang Rapat Dinas Kominfo Klaten, Rabu (5/11).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, dengan dihadiri Pj Sekretaris Daerah Jaka Purwanto, Kepala Dissos P3AKPPKB Puspo Enggar Hastuti, dan perangkat daerah terkait.
Wakil Bupati kepada pers menjelaskan, bahwa percepatan sekolah rakyat di Klaten sempat terkendala masalah kesiapan lahan. Sedangkan dari PTPN masih berproses dan butuh waktu lama.
Semula lahan untuk sekolah rakyat Klaten diajukan di lahan bekas Pabrik Gula Ceper. Tetapi, karena masih berproses dan lama akhirnya dialihkan dengan menggunakan tanah aset pemerintah daerah.
“Ya, alhamdulillah masih ada tanah seluas lima hektare lebih di Gergunung, Klaten Utara. Dengan lokasi pengganti ini diharapkan membawa dampak ekonomi dan menurunkan kemiskinan,” kata Benny.
Untuk percepatan sekolah rakyat, Wakil Bupati menekankan waktu kurang dari sepekan ini data harus sudah selesai, dan Dinsos bisa langsung menyerahkan ke Kementerian Sosial.
Namun, perlu dipahami bahwa fokus saat ini masih mengajukan, sedangkan sekolah rakyat tahap pertama di beberapa daerah di Solo Raya pun masih ada yang belum terbangun.
“Jadi, untuk sekolah rakyat di Kabupaten Klaten kita sekarang ini baru tahap mengajukan. Isya Allah secepatnya selesai dan sekolah untuk keluarga miskin itu bisa terbangun,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dissos P3AKPPKB Klaten Puspo Enggar Hastuti membenarkan bahwa ajuan atau usulan pertama untuk sekolah rakyat ada di lahan bekas Pabrik Gula Ceper.
Tetapi, karena persyaratan penggunaan tanah milik BUMN sangat rumit dan membutuhan waktu lama, atas saran Bupati dan Wakil Bupati agar diajukan usulan perubahan lokasi.
“Kita disarankan mengajukan usulan perubahan yang semula di lahan bekas Pabrik Gula Ceper dialihkan di Gergunung. Lahan di lokasi ini aset pemerintah daerah seluas 5,4 hektare," ujarnya.
“Lahan di Gergunung itu masuk zona kuning. Maka, pemerintah daerah akan secepatnya memroses pengajuan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial,” ujar Kepala Dissos P3AKPPKB Klaten. (E-2)
