4 hours ago
2
Pelaksana Tugas Kepala OJK Tasikmalaya, Melati Usman(MI/KRISTIADI)
KANTOR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Jawa Barat, mencatat pengaduan persoalan jasa keuangan sampai triwulan ketiga 2025 mencapai 959 laporan. Jumlah itu meningkat 341 pengaduan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 618 pengaduan.
Kepala Direktorat Pengawasan LJK 1 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, yang juga Pelaksana Tugas Kepala OJK Tasikmalaya, Melati Usman mengatakan, peningkatan laporan menunjukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan baik. OJK akan terus mendorong upaya penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, sehingga edukasi perlindungan konsumen di Priangan Timur lebih teratur, adil, transparan dan akuntabel.
"Berdasarkan data OJK, pengaduan jasa keuangan didominasi sektor perbankan tercatat 420 pengaduan dan sektor Financial Technologi (Fintech) 349 pengaduan. Mayoritas masyarakat memilih laporan secara tatap muka ke Kantor OJK Tasikmalaya, sebanyak 816 pengaduan dan pengaduan melalui surat 140 pengaduan," katanya, Selasa (21/10).
Dia menambahkan peningkatan laporan pengaduan didukung beberapa faktor yakni masyarakat mulai sadar akan pentingnya informasi tepat mengenai jasa keuangan, termasuk meningkatnya pelayanan jasa keuangan. OJK selalu mendorong laporan melalui aplikasi, sehingga lebih cepat, efektif dalam menyampaikan setiap keluhan persoalan jasa keuangan.
"Kami terus memandu pengaduan tersebut dapat langsung dicatat tanpa harus datang ke kantor. Mudah-mudahan literasi keuangan meningkat. OJK Tasikmalaya terus mengedukasi termasuk memberikan pemahaman pada masyarakat, terkait akses jasa keuangan agar tidak mengalami kerugian," ujarnya.
Menurutnya, selain layanan pengaduan, OJK Tasikmalaya mencatat informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mencapai 7.164 permintaan.
"OJK Tasikmalaya telah mencatat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terdiri dari 4.685 permintaan secara walk-in dan 2.479 secara online. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi riwayat kredit dalam pengambilan keputusan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab," pungkasnya.
