Nurul Arifin: Pemerintah Harus Konsisten Politik Bebas Aktif Terkait Perang di Timur Tengah

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin.(MI/ Moh Irfan)

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mengatakan Pemerintah Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak terburu-buru mengambil posisi dalam merespons situasi konflik dan perang terkini di Timur Tengah.

“Indonesia menganut sistem politik non-blok. Sebaiknya tidak terburu-buru menentukan sikap. Kita tunggu dari pemerintah arahannya seperti apa,” katanya di Jakarta pada Minggu (22/6).

Selain itu, ia mendesak agar pemerintah segera mengupayakan perlindungan dan mempercepat evakuasi lanjutan bagi warga negara Indonesia (WNI) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat ke Iran. “Kita harus mengupayakan keselamatan WNI yang berada di Iran. Evakuasi perlu dilakukan menghadapi eskalasi yang terus memanas,” tukasnya.

Sementara itu, anggota komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa proses evakuasi masih terus berlangsung dengan mengerahkan berbagai personel KBRI negara setempat hingga pasukan TNI. “Evakuasi masih terus dilanjutkan dengan mengerahkan personel KBRI dan TNI dapat dilaksanakan dengan baik. Sejak awal KBRI sudah memberi peringatan dini,” jelasnya.

Senada, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini mendorong agar pemerintah mengaktifkan semua jalur diplomatik dan kemanusiaan untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk memperkuat komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Teheran serta perwakilan RI terdekat, seperti di Kairo.

Ia juga mengusulkan peningkatan status kewaspadaan dan penyesuaian travel warning ke wilayah terdampak. “Mengaktifkan mekanisme crisis center di KBRI setempat atau negara berbatasan, termasuk penyusunan peta lokasi dan identitas WNI yang tersebar,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar komunikasi intensif antara KBRI dan seluruh WNI harus dipastikan berjalan untuk memberikan informasi keamanan secara berkala. Pemerintah juga disarankan menjalin koordinasi lintas negara dengan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membuka akses bantuan kemanusiaan. (M-1)