5 hours ago
2
Perwakilan koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan menyampaikan aspirasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung Mina Bahari KKP, Jakarta, Senin (3/10/2025).(Istimewa)
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta segera membuka kembali izin ekspor benih bening lobster (BBL). Dorongan ini datang karena penutupan ekspor dinilai semakin mempersulit kehidupan ribuan nelayan yang menggantungkan mata pencahariannya pada penangkapan BBL.
"Jika terus ditutup pintu ekspor ini, maka ribuan nelayan yang bergantung dengan tangkapan BBL akan makin terdampak dan makin terpuruk nasibnya," kata Ketua Koperasi Cahaya Laut Nusantara (CLN), Khaerunnisa Jalakanya, dalam keterangan yang dikutip Selasa (4/11).
Pernyataan itu ia sampaikan saat audiensi dengan jajaran KKP RI di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Khaerunnisa menyampaikan langsung keluhan para nelayan yang tergabung dalam koperasi-koperasi penangkap BBL, termasuk CLN, yang merasakan langsung dampak penghentian izin ekspor.
Ia menilai, penataan ulang tata kelola BBL seharusnya melibatkan koperasi karena merekalah pihak yang bersentuhan langsung dengan nelayan di lapangan.
"Pemerintah harus lebih jeli melihat permasalahan ini, karena nelayan kecil yang justru jadi korban adanya kebijakan yang berdampak negatif tersebut," kata Khaerunnisa.
Perwakilan forum KUB, Riyan Dinata juga berharap hasil audiensi kali ini dapat menjadi titik awal. Terutama, menuju kebijakan baru yang lebih berpihak kepada nelayan kecil dan koperasi rakyat.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tapi juga segera mengambil langkah nyata. Nelayan sudah terlalu lama menunggu,” kata Riyan.
Riyan juga menambahkan, pembukaan kembali ekspor BBL dapat menekan praktik penyelundupan ke luar negeri sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi. Menurutnya, ekspor resmi akan menarik investasi, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat pengembangan budi daya lobster modern di Indonesia. (P-4)
