Militerisasi Bayangi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah tentara anggota Kostrad ambil bagian dalam defile saat gladi bersih upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-80 di Kawasan Monas, Jakarta(MI/Susanto)

SATU tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memperlihatkan tren kemunduran dalam reformasi demokrasi. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, peran militer di ranah sipil kian menguat, sementara agenda reformasi kepolisian tak kunjung berjalan.

Menurutnya, kecenderungan itu menandai perubahan orientasi kekuasaan dari dejokowisasi menuju militerisasi. "Kalau di era Pak Jokowi peran polisi menguat di ranah sipil, sekarang kelihatan peran polisi itu diganti oleh TNI," kata Ray dalam diskusi bertajuk 1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Emas Atau Cemas? pada Minggu (19/10). 

Ia mencontohkan penempatan sejumlah perwira aktif dan purnawirawan TNI di jabatan sipil strategis, termasuk di perusahaan pelat merah.

Ray menilai, kondisi itu memperlihatkan tidak adanya kemajuan berarti dalam reformasi demokrasi. Dua institusi, katanya, masih jarang tersentuh perubahan signifikan sejak era reformasi: kejaksaan dan kepolisian.

"Dalam sekitar 28 tahun reformasi kita, ada dua institusi yang relatif jarang tersentuh. Satu lembaga kejaksaan dan yang kedua institusi kepolisian," kata dia. 

Ia juga menyoroti lambannya pembentukan tim reformasi polisi yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Hingga kini, kata Ray, tim itu belum terbentuk meski sudah dijanjikan lebih dari sebulan lalu.

"Kita tunggu awal tahun 2026. Kalau itu tidak ada, ya wassalam, kita mengatakan memang omon-omon aja ini Pak Prabowo," pungkas Ray. (Mir/M-3)